Suara.com - Komisi I DPR menilai polemik antara Effendi Simbolon dan TNI seharusnya sudah selesai, seiring permintaan maaf yang disampaikan Anggota Fraksi PDIP tersebut. Ketersinggungan tidak perlu diperpanjang lagi, termasuk soal adanya video pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mengaku, belum melihat video Dudung yang dinilai sebagai respons terhadap ucapan Effendi.
"Saya kira kan sudah ada permintaan maaf dari Pak Effendi, selesai lah, sudah lah. Kita anggap selesai lah, sudah, nggak usah diperpanjang," kata Abdul Kharis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Sementara itu, Anggota Komisi I Bobby Rizaldi mengaku, belum mengetahui detail mengenai keberadaan video Dudung yang kini ramai dan disorot. Namun secara pribadi, kata Bobby, ia menyarankan agar pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi bersama.
"Agar suasana menjadi lebih sejuk dan juga lebih produktif, alangkah baiknya antara pihak terkait bertemu saja lah mengklarifikasi supaya tidak ada miskomunikasi lagi di publik," kata Bobby.
"Karena ini, sebenarnya bermula dari awalnya rapat yang biasa-biasa saja, tidak ada hal yang signifikan, tidak ada hal yang sesuatu yang sangat urgent," sambung Bobby.
Respons DPR
Sebelumnya, Komisi I DPR enggan menanggapi lebih jauh ihwal rekaman video Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang meminta seluruh jajarannya untuk tidak takut memberikan perlawanan terhadap Effendi Simbolon yang dianggap sudah menginjak harga diri TNI AD.
Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengaku tidak memahami apa yang menjadi tindakan KSAD. Ia menilai hal itu merupakan ranah Dudung.
Baca Juga: Ademkan Konflik KSAD Dudung Vs Effendi Simbolon, Panglima TNI Andika Harus Turun Tangan
"Kalau ditanya, apakah kita memahami gerak di sana? Tentu tidak. Biar ini wilayahnya pak KSAD," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Utut hanya menilai bahwa sebagai kepala staf, tentu Dudung memiliki komando yang bisa ia gunakan untuk menggerakan jajaran TNI AD di bawah sesuai instruksi. Termasuk untuk membuat prajurit yang marah untuk tidak marah.
"Kan Pak KSAD punya tongkat komando. Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat, ini bisa membuat yang marah-marah menjadi tidak marah. Tugas kami adalah mengademkan," kata Utut.
Sementara itu, terkait ucapan Effendi Simbolon yang memantik jajaran prajurit TNI, Utut menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi kepada Dudung, termasuk juga ke Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ia berharap setelah Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maaf, kondisi yang memanas menjadi adem kembali.
"Kalau tadi ada itu, ya tentu kami akan bicara dengan pak KSAD, ini kan info dari Mas Sulis. Mudah-mudahan segera setelah permintaan maaf dari senior kami, Pak Effendi Simbolon," kata Utut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!