Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan siap menjadi Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Ia menilai pernyataan Anies itu kurang beretika.
Pasalnya, Anies mengutarakan kesiapannya dalam kontestasi politik itu saat masih menjabat sebagai Kepala Daerah. Seharusnya, jika ingin menyatakan maju pada Pilpres, sebaiknya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menunggu masa jabatannya habis.
"Saya melihat jawaban menjadi Pilpres kurang pas/etis, saat ini masih menjabat," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Jumat (16/9/2022).
Memang, kata Gilbert, tidak ada aturan yang melarang Anies untuk menyatakan kesiapan maju dalam Pilpres. Hal ini disebutnya hanya persoalan etika.
Namun, ia menyebut memang Anies selama menjabat sebagai Gubernur kurang menunjukan etika yang baik. Ia mencontohkan Anies yang kerap digantikan oleh Wakilnya Ahmad Riza Patria saat rapat paripurna di DPRD DKI.
"Tapi memang Bung Anies kurang memahami etika begitu, contohnya rapat dengan DPRD saja hampir selalu absen," jelasnya.
Selain itu, menurutnya belum tentu juga Anies bisa maju ke kontestasi politik itu. Sebab, sampai saat ini belum ada partai yang mau menerima mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
"Saya kira itu keputusan yang baik, dan haknya. Nanti kita lihat apakah ada Partai yang mau menerima," ucap Gilbert.
Baca Juga: Anies Ngaku Siap Nyapres 2024, NasDem: Alhamdulillah, Sudah Terbuka Ya
Ia mencontohka PDIP yang kemungkinan tak mau mengusung Anies. Sebab, partai lambang banteng itu lebih memilih kader sendiri yang sudah berusaha membesarkan nama partai dari awal.
"Karena selayaknya mereka yang berkeringat membangun Partai yang biasanya dicalonkan. PDIP lebih melihat rekam jejak, dedikasi dan kinerja," ucapnya.
Kendati demikian, menurutnya tak tertutup kemungkinan Anies akan dipinang oleh partai lain. Pertimbangan utamanya adalah kinerja dan rekam jejak Anies selama menjadi orang nomor satu di Jakarta itu.
"Mungkin ada partai lain yang berminat. Itu akan membuktikan apakah kinerjanya selama jadi Gubernur memang layak jadi Presiden atau tidak, lewat pilihan rakyat."
Siap Nyapres
Gubernur Anies sebelumnya, mengaku siap maju Capres pada 2024 mendatang. Namun, ia akan ikut dalam kontestasi politik itu apabila ada partai yang mengusung.
Berita Terkait
-
Anies Ngaku Siap Nyapres 2024, NasDem: Alhamdulillah, Sudah Terbuka Ya
-
Survei SMRC: Peluang Menang PDIP di Pilpres 2024 Besar Bila Usung Ganjar, Kalau Puan Berat
-
Sama Seperti Isu 3 Periode, Jokowi Ogah Gubris usai Disebut Bisa Maju Cawapres: Bukan dari Saya
-
Anies Pede Nyapres di 2024, Gilbert PDIP: Kita Lihat Apa Ada Partai Mau Menerima
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum