Suara.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang membahas perang di Ukraina dalam sebuah wawancara yang direkam pada hari Minggu (18/9/2022) mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin “bersedia mengakhiri [perang] ini sesegera mungkin.
Erdogan berbicara kepada PBS NewsHour untuk memabahas sejumlah isu terkini sebelum menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang ke-77 di New York.
“Di Uzbekistan saya bertemu dengan Presiden Putin dan kami mendiskusikan banyak hal dengannya, dan ia benar-benar menunjukkan kepada saya bahwa ia bersedia mengakhiri [perang] ini sesegera mungkin. Itu kesan yang saya dapat, karena keadaan saat ini cukup bermasalah,” ujarnya.
Erdogan mengatakan bahwa “tidak ada invasi yang dapat dibenarkan. Tindakan invasi tidak bisa dibenarkan.” Ia menambahkan bahwa ia telah meminta Putin mengembalikan wilayah yang dikuasainya kepada “pemilik yang sah.”
“Ketika kita berbicara tentang kesepakatan resiprokal, inilah yang kami maksud. Apabila perdamaian akan dibangun di Ukraina, tentu saja pengembalian wilayah yang diinvasi akan menjadi sangat penting. Inilah yang diharapkan. Inilah yang diinginkan. Putin telah mengambil langkah-langkah tertentu. Kami sudah mengambil langkah-langkah tertentu. Tanah yang diinvasi akan dikembalikan ke Ukraina,” tambahnya.
Turki telah menjaga hubungan hangat dengan Rusia daripada negara-negara Uni Eropa lainnya.
Dalam wawancara yang sama, Erdogan juga menyinggung soal Swedia dan menyebut negara itu sebagai “tempat lahirnya terorisme.”
Swedia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO sebagai tanggapan terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Akan tetapi, Turki – anggota NATO – menentang hal itu karena menuduh Swedia memberlakukan embargo senjata terhadap Ankara dan mendukung kelompok-kelompok yang dianggap teroris.
Turki mencabut hak vetonya selama pertemuan puncak NATO Juni lalu dengan imbalan berupa kemajuan nyata terkait isu yang diangkatnya. Akan tetapi sejak saat itu Ankara menyebut negara-negara Nordik itu belum mengambil langkah-langkah yang diharapkannya. (Sumber: VOA)
Baca Juga: Di Tengah Pesimisme Perdamaian, Rusia-Ukraina Dominasi Sidang PBB
Berita Terkait
-
Dua Warga Negara Rusia Baku Hantam di Bali, Ini Tindakan Imigrasi
-
Di Tengah Pesimisme Perdamaian, Rusia-Ukraina Dominasi Sidang PBB
-
Aplikasi Pesan Makanan Bongkar Identitas Polisi Rusia yang Siksa Demonstran
-
Moskow Minta Penjelasan Dubes Kanada Terkait Serangan Kedubes Rusia di Ottawa
-
Ngeri! Rudal Rusia Jatuh Di Dekat Pembangkit Tenaga Nuklir Ukraina
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO