Suara.com - Elite Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS sudah membentu tim kecil. Tim tersebut bertemu setiap pekan untuk terus mematangkan rencana koalisi untuk Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat diskusi "Utak Atik Tiket Capres" sebagaimana dipantau dari YouTube Survei KedaiKopi, Minggu (23/10/2022).
"Ada tim khusus setiap minggu memang ketemunya membahas berbagai hal sudah cukup panjang perjalanannya karena memang kami ini tipikalnya kebetulan dengan NasDem dengan PKS maunya tuntas," ucap Herzaky.
Ia mengatakan tim tersebut membahas mengenai strategi pemenangan Pilpres 2024, selain juga membahas mengenai perubahan maupun desain pemerintahan ke depannya.
"Kami bicara mengenai perubahan, lalu platform seperti apa ke depannya. Kemudian kami bicara mengenai desain pemerintahan seperti apa. Tentu belajar dari berbagai pemerintahan, era sekarang (Jokowi), era Pak SBY, era macam-macam. Jadi, kami ingin yang terbaik. Lalu bukan hanya di situ, kami juga berbicara mengenai bagaimana strategi pemenangan," ujar Herzaky.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyampaikan koalisi tiga partai tersebut sudah hampir 80 persen. Adanya tim tersebut untuk menyusun tema-tema kampanye maupun hal-hal substantif lainnya.
"Saya mau mengatakan silakan dikoreksi, koalisi kami itu sudah hampir sekitar 80 persen. Sambil menunggu, sambil menghormati otoritas partai masing-masing yang punya dinamika sendiri-sendiri, mekanisme sendiri-sendiri, kami mulai dari tim kecil. Tim kecil itu yang nanti akan menyusun seluruh tema-tema kampanye, hal-hal yang substantif," katanya.
"Jadi, koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS itu belum terjadi tetapi sudah hampir, sudah nyaris," ucap Taslim menambahkan.
Sedangkan, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai adanya tim tersebut untuk menyamakan frekuensi.
Baca Juga: Duh! Elektabilitas Puan Maharani Masih kalah dari Anies dan AHY
"Di PKS sendiri kan platform yang diusung platform perubahan karena kami 10 tahun dua periode ini juga oposisi dan tentu ini perlu menyamakan frekuensinya. Mungkin kalau dengan Demokrat karena sudah lama kami di luar pemerintahan. Kemudian NasDem mempunyai platform yang sebelumnya di koalisi, ini perlu duduk bareng," ucap Kholid.
Ia mengatakan untuk menyamakan frekuensi tersebut memang perlu waktu karena tiga partai tersebut sama-sama mempunyai aspirasi masing-masing.
"Ke depan bagaimana desain pemerintahan, terus masalah capres dan cawapres, kami juga harus duduk bareng, kami masih dalam tahapan bagaimana membuat kriteria. Jadi, tentu NasDem punya aspirasi, Demokrat punya aspirasi," ucap Kholid. (Antara)
Berita Terkait
-
Matangkan Rencana Koalisi Pilpres dengan Nasdem dan PKS, Demokrat Sebut Tim Kecil Rutin Bertemu Setiap Pekan
-
NasDem Ogah Hengkang dari Kabinet, Anies Baswedan Bisa Berakhir Jadi Korban, Pengamat: Jangan Abu-abu
-
Kena Sindir usai Dukung Anies Nyapres 2024, PDIP: Yang Diusung NasDem Antitesa Jokowi
-
Duh! Elektabilitas Puan Maharani Masih kalah dari Anies dan AHY
-
NasDem Munculkan nama LBP Cawapres Anies, Demokrat: Koalisi bubar tak jalan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial