Suara.com - Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refly Harun mengungkap sosok 'Doi' yang disebut-sebut oleh Eros Djarot, saat menyentil Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, Eros Djarot merupakan politisi senior yang mengomentari kekuasaan Jokowi bersama Zulfan Lindan, dalam tayangan Podcast yang disiarkan lewat Kanal Youtube Unpacking Indonesia.
Ketika itu, Eros mengklaim bahwa yang berkuasa saat ini bukanlah Jokowi, tapi sosok lain yang dia sebut dengan istilah 'Doi'.
"Eros Djarot sangat baik-blakan dan gamblang cuman dia tidak sebutkan 'Doi' itu siapa," katanya dikutip Suara.com pada Selasa, (15/11/2022).
Refly mencoba memecahkan teka teki siapa sosok 'Doi' yang disebut-sebut Eros lebih berkuasa dari Jokowi itu.
Adalah akronim yang terdiri dari Duit, Orang atau Organisasi dan Institusi jika disingkat menjadi 'Doi'.
"Mungkin doi itu maksudnya Duit Organisasi/ Orang dan Institusi," tutur Refly sambil tertawa.
Menurut perspektif pemuja Jokowi, lanjut Refly, Eros ini dianggap sebagai jenis orang yang sakit hati karena tidak mendapat jabatan, kadrun dan tidak pro Jokowi. Sehingga pembenci Jokowi akan selalu mengkritik apapun kebijakan pemerintahan.
"Padahal kita harus objektif apakah kritiknya benar-benar didasarkan fakta atau hanya karena ketidaksukaan kepada Jokowi saja," ungkapnya.
Baca Juga: Refly Harun Sebut Capres 2024 Ada di Cengkeraman Oligarki, Benarkah?
Sebelumnya, politikus senior Indonesia, Eros Djarot dan Zulfan Lindan beberapa bulan lalu melakukan diskusi. Mereka membahas perihal kekuasaan di Indonesia dan implementasinya yang dinilai telah melenceng.
Eros awalnya menyinggung kekuasaan ada untuk menciptakan peradaban sesuai amanah konstitusi.
Eros menilai saat ini kebiadaban politik benar-benar terpampang nyata.
"Kemunafikan dibangun, keserakahan dipelihara, kerakusan dan ketamakan menjadi budaya," kata Eros.
Salah satu wujudnya adalah keinginan seseorang untuk berkuasa sekalipun tidak benar-benar menguasai. Mirisnya, justru ada orang atau pihak lain yang sebenarnya menguasai di belakang.
"(Prinsipnya) 'Yang penting saya berkuasa, perkara yang menguasai orang lain nggak masalah', kan gila itu ya. Orang berkuasa (tapi) nggak menguasai apa-apa, inilah kejadian sekarang ini," tutur Eros.
Berita Terkait
-
Diresmikan Jokowi, Masjid Agung Sheikh Zayed Solo bisa dipakai untuk Resepsi Pernikahan
-
Perjanjian CEPA Turut Disunggung Presiden Jokowi saat Bertemu Presiden Erdogan Biar Cepat Rampung
-
Refly Harun Sebut PDIP Lebih Aman Dukung Duet Anies-Puan Maharani: Kalau Ganjar Menang Pilpres, Jokowi Godfather!
-
PDIP: Jokowi Layak Dijadikan Sekjen PBB Usai Pensiun Jadi Presiden
-
Jokowi Sampaikan Dukacita Serangan Bom Istanbul yang Tewaskan 6 Orang
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!