Demokrat Yakin Ketua DPR RI Puan Maharani Tak Akan Ikut-ikutan Bamsoet Dan Lanyalla Latah Jokowi 3 Periode

Suara.com - Partai Demokrat berharap besar dengan Ketua DPR RI Puan Maharani agar tidak latah ikut jejak Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti yang mendukung penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

Demokrat percaya Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut tidak mudah ditekan dan didikte hanya demi melancarkan operasi politik penguasa untuk mempertahankan Jokowi tetap menjadi presiden usai 2024.

"Kita percaya dan menaruh harapan besar Mba Puan selaku Ketua DPR-RI tak akan mudah ditekan dan ikut-ikutan mendukung perpanjangan masa jabatan ini," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Minggu (11/12/2022).

Menurut Kamhar, Puan harus mendengarkan kehendak rakyat yang tidak menginginkan Jokowi tiga periode maupun menunda Pemilu.

"Berbagai survei terkait ini telah dilakukan dan hasilnya rakyat tak menghendaki penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Kamhar.

Kamhar mengingatkan agar Ketua MPR Bambang Soesatyo tetap patuh terhadap konstitusi yang membatasi jabatan presiden janya dua periode.

"Sebagai wakil rakyat sebaiknya Bamsoet jangan pernah berniat apalagi bertindak menghianati rakyat," katanya.

Sebelumnya, Kamhar mencurigai ada yang menunggangi Bambang Soesatyo yang kerap menyinggung tiga periode Presiden Jokowi. Adapun pihak yang dicurigai menjadi penunggang Ketua MPR RI itu ialah pihak penguasa.

"Kuat dugaan pernyataan Bamsoet yang terbaca sebagai bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode adalah titipan dari penguasa," kata Kamhar.

Baca Juga: Lagi Sibuk Ngunduh Mantu, Demokrat Getol Kritisi Jokowi: Ogah Turun Di 2024, Terus Cari Cara Langgengkan Kuasa

Dugaan itu semakin menguat setelah Kamhar merujuk pernyataan serupa yang pernah disampaikan AA Lanyalla Mattalitti. Ketua DPD itu diketahui menyinggung penambahan jabatan presiden hingga penundaan Pemilu.

"Jika demikian adanya, tentu Ini berbahaya, satu persatu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi," kata Kamhar.

Kamhar mengatakan publik dan penggiat demokrasi wajib curiga. Ia menganggap wajar dan menjadi sangat berdasar jika menduga isu tiga periode adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut.

"Karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan mulai dari Pak LBP yang mengatasnamakan bigdata ternyata kemudian publik membacanya sebagai bigdusta, Menteri Bahlil yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan masa jabatan, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Pak Airlangga dan Ketum PKB Cak Imin," tutur Kamhar.

"Ketiganya juga menyampaikan hal yang sama atas nama aspirasi rakyat, dan kini pimpinan lembaga tinggi negara Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI," kata Kamhar.

Bamsoet Soal Presiden Tiga Periode

Diketahui, Bamsoet memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.

"Ini juga harus dihitutung betul, apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ujar Bamsoet.

Sebelumnya, Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2%.

Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.

Apalagi, menurut Bamsoet, pemerintah telah kehilangan kesempatan bergerak saat Indonesia dua tahun dilanda pandemi Covid-19.

"Kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa?" kata Bamsoet.

"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?" sambung Bamsoet.

Bamsoet melihat masyarakat tidak terlalu terkejut atas kinerja yang telah dicapai pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Apalagi jika mengacu kepada penanganan pandemi yang dinilai sukses ditangani Jokowi. Termasuk pelaksanaan G20 hingga kebijakan ekonomi, penangannan bencana dan lain yang sudah dilakukan Jokowi.

"Artinya, Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Nah pertanyaan saya kembali, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja hari ini," tutur Bamsoet.