Minta Mendagri Turun Tangan Respons Bupati Meranti, Masinton: Tak Boleh Kepala Daerah Ancam Gabung Negara Lain

Ia juga turut menyinggung target Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan masalah kemiskinan. Menurutnya, hal itu tidak akan tercapai jika DBH Meranti tak berpihak pada daerah.

"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil penuh amarah.

"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?" imbuhnya.

Pria yang pernah bersitegang dengan Gubernur Riau Syamsuar menegaskan dirinya tidak banyak menuntut dan hanya meminta Kemenkeu agar membuka data DBH minyak Meranti secara transparan.

"Kami ini pak 25,68 miskin di BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil, saya penghasil minyak, liftingnya naik. Sehari hampir 8000 barel/d, dollarnya naik. Makanya saya dari awal ngomong walau baru tiga minggu nggak paham juga. Saya terus terang pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah pak," kata dia.

Adil mengaku menunggu arahan dari Mendagri terkait gugatan transparansi pembagian DBH. Ia juga mengaku muak dengan jawaban dari Kemenkeu.

"Ya kita tunggu nantilah, ada tidak gugatan saya ke mahkamah. Saya lagi menunggu Pak Tito, karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri untuk pembina kepala daerah. Izin pak saya enek mandang bapak di sini. Aku tinggalkanlah ruangan!," ujar dia.