Suara.com - Komisi VII DPR RI mendesak Pertamina segera melakukan investigasi penyebab kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Eddy Soeparno Pertamina juga harus evaluasi kebakaran yang kerap terjadi di depo maupun kilang.
"Pertama, Pertamina harus lakukan evaluasi dan investigasi kenapa sering sekali terjadi kebakaran di berbagai kilang maupun depo Pertamina beberapa tahun belakangan," kata Eddy dalam keterangannya, dikutip Senin (6/3/2023).
Bukan cuma investigasi, Komisi VII meminta Pertamina memastikan akan bertanggung jawab kepada para korban, baik korban meninggal atau luka, maupun mereka yang kehilangan tempat tinggal.
"Tentu Pertamina juga harus bertanggungjawab atas korban tewas, luka maupun yang rumahnya terdampak kebakaran ini," kata Eddy.
Eddy mengatakan Pertamina sudah seharusnya memiliki prosedur mitigasi bencana. Apalagi, kata dia, lokasi kebakaran Depo Pertamina, Plumpang sangat dekat dengan pemukiman padat penduduk.
"Seharusnya Pertamina memiliki pola mitigasi bencana untuk depo dan pipa di daerah padat penduduk seperti ini. Sekarang korban berjatuhan dan pemadaman juga terkendala pemukiman penduduk yang padat," kata Eddy.
Sekjen PAN ini sekaligus meminta Pertamina melakukan audit keselamatan terhadap depo, pipa serta kiang. Terutama depo maupun kilang yang letaknya berdekatan dengan pemukiman.
"Segera lakukan audit agar kejadian seperti di Plumpang ini tidak terjadi lagi di olang, depo atau pipa Pertamina. Lakukan mitigasi bencana yang tepat dan terukur agar kebakaran bisa dicegah tidak meluas ke penduduk. Kejadian di Plumpang ini harus jadi yang terakhir," kata Eddy.
Dirut Pertamina Minta Maaf
Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara mengalami kebakaran hebat pada Jumat (3/3/2023) sekitar pukul 20.00. Kebakaran ini membuat warga sekitar depo berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Diketahui, sejauh ini kebakaran ini menimbulkan korban meninggal sejumlah 17 orang, dan lebih dari 60 warga mengalami luka-luka.
Menanggapi kejadian ini, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memohon maaf dan turut prihatin atas kejadian ini.
“Kami turut prihatin dan permohonan maaf atas kejadian ini,” ujar Nicke dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/3/2023) dini hari.
Nicke juga berjanji bahwa pihaknya akan memberikan penangan terbaik untuk para korban kebakaran.
“Pertamina akan memberikan penanganan yang terbaik bagi masyarakat terdampak,” lanjut Nicke.
Berita Terkait
-
Pertamina Patra Niaga Tempatkan Pendamping di RS Perawatan Korban Kebakaran Plumpang
-
Komitmen Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Plumpang, Direksi Pertamina Terjun Langsung ke Sejumlah RS
-
Kala Peringatan Keras Ahok soal Warga Tanah Merah Tidak Digubris Anies
-
Perang Mulut Parpol Soal IMB Era Anies Buntut Kebakaran Depo Plumpang
-
BMI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar