Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait rencana relokasi imbas kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Belum ada keputusan mengenai tindak lanjut atas peristiwa nahas tersebut.
Heru mengatakan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memberikan instruksi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena itu, ia bakal mengikuti arahan lebih lanjut dari Erick Thohir terkait hal ini.
"Iya pak Presiden kan kemaren sudah ke sana sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN, sekarang sedang dibahas oleh beliau ya," ujar Heru di Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023).
Jokowi diketahui membuka dua opsi solusi kejadian ini, yakni pemindahan depo pertamina atau warganya. Heru mengaku akan menjalankan opsi apapun yang dipilih Erick nantinya.
"Pemprov ikut kebijakan Pemerintah Pusat," ucapnya.
Pembahasan pun juga disebutnya tak dilakukan dalam waktu lama. Hari ini, Erick Thohir disebutnya sudah mengumpulkan jajaran dan memulai rapat soal solusi kebakaran depo Pertamina Plumpang.
"Hari ini pak Menteri BUMN rapat," pungkasnya.
Perintah Jokowi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera merelokasi tempat tinggal para korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Baca Juga: Buntut Kebakaran Depo Plumpang, Komisi VII DPR RI Segera Panggil Direksi Pertamina
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencari solusi dari kejadian di Plumpang, terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan belasungkawa untuk para korban insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Presiden mengatakan relokasi untuk para korbam harus diputuskan secepatnya oleh Menteri BUMN, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkan para penduduk ke reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan, katanya.
"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," katanya.
Berita Terkait
-
Fakta-fakta Format Baru Liga 1 Musim Depan
-
Kebakaran Telan Banyak Nyawa Warga karena Sasar Pemukiman, Opsi Relokasi Depo Pertamina Plumpang Dianggap Tepat
-
Buntut Kebakaran Depo Plumpang, Komisi VII DPR RI Segera Panggil Direksi Pertamina
-
Rencana Liga 1 Musim Depan Pakai Format Baru, Erick Thohir: Ranking 1 Sampai 4 Ada Play Offnya
-
CEK FAKTA: Erick Thohir Angkat Bicara, Gagal Naturalisasi, Justin Hubner Resmi Perkuat Timnas Belanda?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah