Suara.com - Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto menyesalkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di sekitar depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Menurutnya, kebijakan yang dibuat oleh eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat masih menjabat itu sebagai langkah yang keliru.
Anies belakangan memang disorot atas kebakaran besar di permukiman warga yang tinggal di dekat depo Pertamina Plumpang karena memberikan IMB kawasan itu.
Bambang mengaku heran dengan pembuatan IMB kawasan itu karena menurutnya tak memiliki dasar hukum yang jelas.
"IMB kawasan menurut saya itu suatu kekeliruan. Saya belum jelas betul dasar hukumnya itu apa," ujar Bambang saat dikonfirmasi, Minggu (12/3/2023).
Menurut Bambang, seharusnya IMB diberikan kepada warga yang memiliki dokumen lengkap atas lahan dan bangunan. Pemberiannya juga harus sesuai peruntukan yang ditentukan pemerintah.
"IMB itu kan dikeluarkan salah satu di antaranya itu kan kalonada sertifikat tanah ya, sesuai dengan planning," ucapnya.
Karena itu, ia menilai kebijakan Anies tersebut malah merusak perencanaan tata kota yang sudah diatur. Anies dinilainya hanya menyampaikan janji politik yang akhirnya malah berujung musibah.
"Ya begitulah politik ya. Politik itu emang kadang-kadang terlalu pragmatis karena tak memikirkan jangka panjang," pungkasnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Dua Mobil Dinas Gubernur DKI Jakarta Raib Setelah Anies Baswedan Pensiun, Benarkah?
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Pembakar Depo Pertamina Ngaku Dibayar, di Depan Ahok Pelaku Tunjuk Dalangnya, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Ahok Seret Anies Baswedan Terkait Kasus Kebakaran Depo Plumpang? Begini Penjelasannya
-
Kader PKS Ungkap Alasan Ahok Harus Dipecat Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
-
Cek Fakta: Jenderal Andika Gelar Kampanye Akbar, Ribuan Purnawirawan TNI POLRI Siap Dukung Anies Baswedan di 2024?
-
CEK FAKTA: Dua Mobil Dinas Gubernur DKI Jakarta Raib Setelah Anies Baswedan Pensiun, Benarkah?
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?