Suara.com - Puluhan pengemudi KopajaTrans memutuskan untuk menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/4/2023). Mereka hendak menuntut haknya yang hingga kini belum juga bisa didapatkan.
Menurut penuturan salah satu pegawai KopajaTrans, aksi unjuk rasa tersebut digelar untuk menuntut sejumlah hal. Mulai dari gaji, jaminan BPJS hingga tunjangan hari raya (THR) yang belum dibayarkan perusahaan.
Selain itu, status mereka juga seolah digantung oleh perusahaan.
“Kalau gaji sudah tiga bulan berjalan dan BPJS menunggak sudah 4 bulan berjalan. Sampai hari ini, THR tidak dibayarkan, status kami sebagai karyawan di Kopaja tidak jelas. Kami tidak di-PHK, tapi kami diminta untuk stand by dan kami sampai saat ini menuntut itu kepada ketua Kopaja,” kata Sianturi di lokasi.
Para pegawai KopajaTrans sempat menuntut langsung hak mereka kepada perusahaan. Namun, perusahaan tidak pernah memberikan kepastian.
Pihak perusahaan hanya menyampaikan kepada mereka soal kondisi keuangan yang minim.
"Kita juga tahu sebagai pemimpin, mereka udah ada cashflow, pemasukan dari Transjakarta," ungkapnya.
"Jadi, otomatis kami sekarang disini tidak bisa melakukan aktivitas kami. Bekerja tidak, mendapatkan hasil tidak dan semua tuntutan kami tidak digubris sama sekali oleh pengurus Kopaja," sambungnya.
Untuk itu, mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menjembatani dan menyelesaikan masalah ini sebelum Lebaran
Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Geruduk DPR
"Kami didiemin, tak bisa melakukan apa pun, bertemu dengan pengurus tidak bisa," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Dari Gaji hingga THR Belum Dibayarkan, Puluhan Pengemudi KopajaTrans Unjuk Rasa di Balai Kota DKI
-
Driver Ojol Bubarkan Blokade Unjuk Rasa Mahasiswa Copot Erick Thohir di Medan
-
Jefri Nichol Sempat Turun ke Jalan Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Keras Banget Bilang Gini ke DPR RI, Apa Kata Publik?
-
Persib dan Persis Solo Membentangkan Bendera Tanda Kecewa setelah Pembatalan Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023
-
Sempat Turunkan Bendera dan Naik Meja DPRD, Ratusan Mahasiswa Demo Tuntut Pendidikan Gratis
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT