Suara.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan pertemuan enam ketua umum partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam, tidak membahas isu perombakan atau reshuffle kabinet.
"Oh, enggak ada sama sekali. Ndak singgung soal kabinet," kata Mardiono setelah pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.
Ia menjelaskan pertemuan para ketum parpol dengan Presiden hanya membahas bagaimana seluruh pihak terutama parpol untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Penekanan mengenai stabilitas politik karena saat ini Indonesia akan memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Supaya rakyat nanti bisa menikmati bahwa pesta demokrasi itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat," ujar dia.
Dengan menjaga stabilitas politik nasional, menurut Mardiono, maka masyarakat Indonesia bisa menikmati Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi.
Selanjutnya, pemimpin yang terpilih dari Pemilu 2024 dapat membawa Indonesia menghadapi segala tantangan yang ada di masa depan, termasuk tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi.
"Bonus demografi kita punya kesempatan 13 tahun ke depan. Ini kita enggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu," kata dia.
Pertemuan antara Jokowi dan jajaran ketum parpol pendukung dilakukan secara tertutup sejak pukul 19.00 WIB hingga 21.30 WIB.
Baca Juga: PPP Beberkan Hasil Pertemuan Jokowi Dengan Ketum Parpol: Banyak Ketawanya, Nggak Bahas Capres
Seluruh ketua umum parpol pendukung hadir, kecuali Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2024 setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.
Ganjar merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei.
Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.
Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang partainya telah menjalin koalisi bernama Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Sementara, Golkar, PAN dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
PPP Beberkan Hasil Pertemuan Jokowi Dengan Ketum Parpol: Banyak Ketawanya, Nggak Bahas Capres
-
Usai Silaturahmi dengan Jokowi di Istana, Ketum Parpol Kompak Klaim Tak Bicarakan Politik 2024
-
Kumpul Ketum Parpol Bareng Jokowi di Istana, Analis Sebut Wujudkan Koalisi Besar dan Potensi Depak NasDem dari Kabinet
-
Kumpulkan Ketua-ketua Parpol, Jokowi Tawarkan Duet Ganjar - Prabowo, Nasdem Absen
-
Jokowi Adakan Pertemuan Tertutup dengan Ketum Parpol Koalisi Pemerintah, NasDem Tak Diajak?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!