Putusan MK Berpotensi Bakal Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Lebih dari Lima Tahun

Suara.com - Pegiat Antikorupsi Aulia Postiera mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempengaruhi proses seleksi pimpinan pada periode berikutnya.

Hal itu, lanjut dia, berpotensi memberikan masa jabatan yang lebih dari lima tahun bagi Firli Bahuri dan jajarannya.

"Pertimbangan hakim konstitusi bahwa rekrutmen dan seleksi pimpinan KPK dilaksanakan oleh presiden dan DPR baru tahun 2024," kata Aulia saat dihubungi, Jumat (26/5/2023).

"Secara teknis tidak mungkin bisa dilaksanakan, karena proses rekrutmen dan seleksi dilakukan mulai bulan Mei atau Juni," tambahnya.

Aulia menyebut proses seleksi pimpinan KPK umumnya dilakukan selama empat hingga lima bulan sementara presiden terpilih hasil pemilu baru akan dilantik pada Oktober 2024.

"Jika dipaksakan tahun depan, maka masa jabatan Firli dan kawan-kawan bisa lebih dari lima tahun," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan aturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK saat ini bergantung pada Keputusan Presiden (Keppres).

"Sekarang pilihannya ada di Presiden, apakah akan merevisi Keppres masa jabatan Firli dan kawan-kawan sampai dengan tahun 2024 atau melalui Mensesneg segera menerbitkan SK penunjukkan Panitia Seleksi Pimpinan KPK untuk periode 2023-2028,” katanya.

Sebelumnya, MK mengabulkan judicial review soal masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun. MK juga memutuskan, batas usia menjadi pimpinan KPK tidak harus berumur 50 tahun.

Baca Juga: Putusan MK Soal Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Kacau dan Tidak Jelas

Adapun gugatan soal masa jabatan dan batas usia pimpinan KPK ini sebelumnya diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada November 2022 lalu.

"Mengabulkan permohonan pemohon selurunya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan pada Kamis (25/5/2023).

Dalam putusan MK menyatakan, Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, 'Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan,' bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 pada proses pemilihan," kata Anwar Usman.

Pada putusan selanjutnya, MK menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipiih kembali hanya untuk sekali masa jabatan', bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," ujar Anwar Usman.

Putusan terakhir, MK memerintahkan pemuatan putusannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.