Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail angkat bicara soal kisruh proyek mangkrak yang diungkit mantan komisaris Ancol, Thomas Trikasih Lembong. Ismail berencana melakukan pemanggilan kepada Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) untuk melakukan klarifikasi.
Ismail mengatakan, pihaknya berwenang mendengar keterangan soal dugaan tersebut karena Ancol merupakan mitra Komisi B yang mengawasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita akan panggil dalam rapat rutin dengan mitra kerja SKPD termasuk juga BUMD. Nanti kita akan gali di rapat kerja, karena saya tidak mau info yang tidak valid dan simpang siur," ujar Ismail saat dihubungi, Jumat (9/6/2023).
Ismail mengatakan, memang sempat ada pengembangan usaha di Ancol yang terhambat. Hal ini terjadi lantaran Pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan pariwisata terhenti.
"Proyek di Ancol yang mangkrak ada banyak faktor. Pertama, proyek itu dicanangkan ketika ada Covid-19, sehingga secara finansial tidak jadi prioritas yang dituntaskan. Juga karena ada beberapa ada proses penggantian sampai dua kali sampai tiga kali direktur utama dan jajarannya," ucap Ismail.
Lebih lanjut, mengenai isu dualisme di tubuh Ancol yang menyebabkan masalah atas roda perusahaannya, Ismail bakal menelusuri lebih jauh.
Pihaknya juga berencana menghadirkan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) nanti.
"Saya pikir ini sudah waktunya BPBUMD melakukan pembenahan dan fungsinya, sehingga jangan lagi ketika aspek finansial sudah tidak ada masalah, justru terganjal oleh masalah internal. Makanya kita akan lihat sejauh mana BPBUMD membenahi," katanya.
Sebelumnya, Thomas Trikasih Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.
Baca Juga: Kawasan Wisata Ancol Ditutup
Selain itu, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, lantaran buruknya kualitas pembangunannya. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.
"Padahal, dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. Lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak," ucap pria yang sempat menjabat Menteri Perdagangan tersebut.
Konflik akhirnya menyeret nama besar seperti eks Dirut PT PJA BKS dan Dirut PT WAIP FT. Bahkan pengusaha HL sebagai pemilik perusahaan dirugikan nyaris Rp 300 miliar akibat sengketa tersebut.
Terbaru, pembangunan dan pengelolaan Ancol Music Stadium di Ancol Beach City diduga berindikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.
"Di usia saya saat ini, sebenarnya sudah lelah mencari keadilan atas apa yang saya alami. Semua saya pasrahkan pada kebaikan Tuhan saja. Investasi lebih dari Rp300 miliar seakan melayang begitu saja," kata pengusaha Hendra Lie dalam keteranganya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!