Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata mengakui saat ini marak pemasangan atribut partai politik (parpol) di setiap sudut kota Jakarta.
Ia pun meminta pemerintah provinsi (pemprov) agar tak ragu melakukan pencopotan atribut yang mengganggu estetika kota.
Dalam hal ini, KPU disebutnya belum bisa berbuat banyak dalam hal pengawasan karena memang tahapan Pemilu belum dimulai. Tetapi menurutnya, pemprov bisa saja melakukan penertiban terhadap atribut parpol yang ilegal hingga merusak estetika.
"Sekarang tahapan pemilu belum dimulai, kalau ada hal-hal yang menyangkut mengganggu estetika dan pemandangan, ya saya rasa dinas terkait bisa melakukan eksekusi itu," ujar Wahyu kepada wartawan, Selasa (20/6/2023).
Mengenai hal ini, Wahyu mengaku sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk membahas teknis penertiban.
"Kita kemarin udah koordinasi dengan Satpol PP. Memang nanti akan ada koordinasi lanjutan untuk membahas hal tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut, ia tak bisa melarang adanya pemasangan atribut seperti spanduk dengan tujuan ucapan hari raya oleh salah satu partai atau caleg.
Namun, ia meminta agar atribut yang dipasang tetap memperhatikan aturan dan estetika kota.
Baca Juga: Kurang Tempat Penyimpanan Logistik, KPU DKI Minta Gudang Baru ke Heru Budi
"Tinggal nanti bagaimana dalam tanda petik tetap bisa melakukan sosialisasi tanpa menganggu estetika yang ada di DKI Jakarta," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Jateng Jadi Basis Pelanggan Terbesar Indosat, Trafik Data Naik 10,4 Persen
-
DFSK E5 Plus Resmi Meluncur di GIIAS 2026 dengan Harga Spesial Mulai Rp479 Juta
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?