Suara.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono buka suara ihwal dorongan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub oleh sejulah eksponen partai berlambang pohong beringin tersebut.
Tanggapan Agung itu disampaikan, seiring desakan munaslub yang dikaitkan dengan Dewan Pakar dan tiga poin rekomendasi mereka dari hasil rapat pada Minggu (9/7) di kediaman Agung.
Melalui keterangan tertulisnya, Agung menegaskan, adanya rekomendasi dari Dewan Pakar semata untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada, serta pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024.
Ia mengatakan, isu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar yang dikaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu soliditas partai di bawah kepemimpinan Airlangga.
"Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub," kata Agung, Kamis (13/7/2023).
Agung berpandangan isu Munaslub Partai Golkar sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menggangu soliditas Partai Golkar.
"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar," ujar Agung.
Padahal, lanjut Agung, Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub.
"Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," kata Agung.
Baca Juga: DPP Golkar Tegaskan Tak Ada Munaslub untuk Lengserkan Airlangga dari Kursi Ketua Umum
Agung menegatakan terpenting saat ini dilakukan adalah mengintensifkan mesin partai untuk segera bergerak menyapa rakyat, sembari memberikan waktu kepada Airlangga untuk menentukan pasangan cawapresnya termasuk dengan mitra koalisi pada Pilpres 2024.
"Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024," ujar Agung.
Rekomendasi Dewan Pakar
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar menyampaikan tiga rekomendasi terhadap partai. Rekomendasi itu berdasarkan hasil Rapat Pleno ke-VIII yang digelar pada Minggu (9/7/2023).
Melalui surat dengan nomor B- WANKAR/PG/II/2023, rekomendasi yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Ganjar Razuni menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Rekomendasi tersebut dibuat seiring adanya dinamika pencapresan dalam persiapan Pemilu Serentak 2024. Adapun rekomendasi berdasarkan tiga hal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar