Suara.com - Akses pada fasilitas kesehatan menjadi hak dasar bagi setiap warga negara. Namun demikian, masih cukup banyak yang asing dengan istilah UHC BPJS Kesehatan. Mengenal apa itu UHC BPJS Kesehatan bisa menjadi informasi penting yang berguna, untuk akses kesehatan yang optimal.
UHC sendiri merupakan sebuah program yang diagendakan secara global oleh WHO pada anggotanya, agar memastikan setiap warga negara memiliki akses pada fasilitas kesehatan yang memadai untuk menjamin kehidupannya. Lantas seperti apa itu UHC BPJS Kesehatan di Indonesia?
Universal Health Coverage dari WHO
Setidaknya pada UHC yang dilansir oleh WHO terdapat 16 jenis indikator kesehatan dasar yang terbagi ke dalam empat kategori berbeda. Dilansir dari berbagai sumber, penjelasan pada 16 jenis layanan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kategori I KIA
- Keluarga Berencana
- Antenatal Care
- Imunisasi
- Pneumonia
2. Kategori II Penyakit Menular
- Tuberkulosis atau TBV
- Human Immunodeficiency Virus atau HIV
- Malaria
- Sanitas
3. Kategori III Penyakit Tidak Menular
- Tekanan darah
- Glukosa darah
- Kanker serviks
- Tembakau
4. Kategori IV Kapasitas dan Akses
- Akses Rumah Sakit
- Tenaga kesehatan
- Farmasi
- International Health Regulation atau IHR
Program UHC BPJS Kesehatan
Baca Juga: 6 Manfaat Konsumsi Tahu Bagi Kesehatan: Menu Simpel, Sehat dan Penuh Gizi
Melaksanakan komando dari WHO, BPJS Kesehatan kemudian mengupayakan tercapainya 16 indikator di atas pada setiap daerah di Indonesia. Tujuannya adalah agar setiap daerah memiliki akses fasilitas kesehatan dan pertanggungan pada kondisi kesehatan mendasar yang diperlukan.
Gerakan ini kemudian dicerna dan dilaksanakan oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya melalui program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang penerapannya dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Nantinya setiap oragn yang terdaftar dalam JKN dapat memanfaatkan program UHC dan mendapatkan batuan atas masalah kesehatannya. Pemerintah pun terus mendorong masyarakat tidak mampu untuk mendaftarkan diri ke program JKN meskipun tidak memiliki BPJS Kesehatan.
Berbagai program yang senada dengan semangat UHC dari WHO terus digenjot, dan berupaya maksimal agar dapat mendata seluruh penduduk agar memiliki akses yang diperlukan pada fasilitas kesehatan dan informasi penting terkait kesehatan dasar.
Didukung dengan gerakan di daerah yang terus dilakukan, Indonesia ternyata sudah mencatatkan lebih dari 90% penduduknya dijamin memiliki akses kesehatan lewat program JKN-KIS. Capaian UHC kemudian dapat terus diukur dari indikator ini, yang berarti koverasi negara dalam bidang kesehatan warganya terus membaik.
Poin Penting UHC Menurut WHO
Berita Terkait
-
6 Manfaat Konsumsi Tahu Bagi Kesehatan: Menu Simpel, Sehat dan Penuh Gizi
-
4 Manfaat Menonton Film bagi Kesehatan Mental yang Kerap Tidak Disadari
-
5 Manfaat Penting Mineral Cooper bagi Kesehatan yang Jarang Diketahui
-
4 Film Bertema Bullying Ini Menyadarkan Kita tentang Pedihnya Perundungan
-
Jangan Langsung Dibuang! Berikut 3 Manfaat dari Ampas Kopi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?