Suara.com - PT Pertamina (Persero) akan mengganti BBM RON 90 atau Pertalite dengan kadar oktan lebih tinggi. Nantinya Pertamina akan menghadirkan BBM jenis terbaru yakni Pertamax Green 92 sebagai bagian dari program "Langit Biru".
Program itu sudah dimulai sejak dua tahun lalu ketika Pertamina menghapus BBM RON 88 atau Premium sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam aturan itu, produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON 91. Namun wacana Pertalite diganti Pertamax Green 92 itu menuai pro kontra. Simak penjelasan berikut ini.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Wakil Presiden (wapres) Ma'ruf Amin buka suara terkait wacana Pertalite bakal diganti Pertamax Green 92. Dia menyebut yang terpenting bagi pemerintah adalah memastikan subsidi BBM yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran untuk mereka yang berhak.
"Saya kira memang (Pertalite) kan masih subsidi, jadi sedang dipikirkan supaya tidak terus tetap mensubsidi, tapi subsidi itu nanti diberikan pada si orangnya, tidak pada komoditinya," ungkap Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Bangkalan pada Kamis (31/8/2023).
Ma'ruf kemudian mengatakan perlu ada perubahan pola pemberian subsidi dari kepada komoditasnya jadi kepada orang yang berhak menerima. Menurut dia, hal itu dilakukan agar subsidi yang disiapkan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran.
"Sebab kalau kepada komoditi, kepada barangnya, itu yang menikmati justru bukan yang berhak kira-kira begitu," ujar Ma'ruf Amin.
DPR: Tidak Efisien dan Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid atau akrab disapa Gus Nus menilai wacana Pertamina mengganti Pertalite jadi Pertamax Green 92 adalah sangat tidak tepat, tidak efisien dan mahal.
Baca Juga: Pertalite Dihapus Diganti Apa? Ini BBM yang Disebut Lebih Ramah Lingkungan
Bahkan, Gus Nus menduga usulan Pertamina itu hanya akal-akalan saja untuk membuka ruang permainan bagi kelompok tertentu yang ingin mengambil untung dari kebijakan impor.
"Pertalite bahannya dari gasoline RON 90, memang tidak ramah lingkungan dan barangnya terbatas di dunia. Tapi kenapa gantinya Pertamax Green 92, bukan gasoline RON 92 ke atas yang diproduksi sama Kilang Pertamina?" tanya Gus Nus dalam Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN pada Kamis (31/8/2023) kemarin.
Menurut Gus Nus, kebijakan itu cenderung dapat menguntungkan pihak asing. Alasannya, pertama karena bahan baku Pertamax Green 92 terdiri dari BBM gasoline RON 90 dicampur dengan bio etanol sebesar 7 persen.
"Produk gasoline RON 90 di dunia sudah terbatas, karena terbatas secara ekonomis tentu mahal. Kilang Pertamina pun sudah tidak memproduksi, ujung-ujungnya kita akan import dengan mahal. Berapa devisa yang harus keluar?" ujar dia.
Kedua, kebijakan itu dinilai Gus Nus tidak sesuai semangat PT Pertamina mengembangkan project RDMP Kilang Pertamina yang semangatnya transformasi dari Euro 2 menuju Euro 5 yang output-nya adalah BBM dengan RON 92-94.
Menurutnya, Pertamina justru melanggengkan impor BBM RON 90 meski nantinya dicampur bio etanol. Hal itu lantas dianggap tidak sejalan dengan semangat transformasi Pertamina sendiri.
Gus Nus menduga kebijakan itu diambil dalam rangka menguntungkan pihak-pihak tertentu yang selama ini memasuki gasoline RON 90 supaya tetap bisa berjalan meski sudah ada peraturan dari KLHK.
Sebagai ganti Pertalite, Gus Nus mengusulkan agar sebaiknya menggunakan BBM RON 92 yang bisa diproduksi Kilang Pertamina. Dengan demikian tidak perlu impor bio etanol dan BBM RON 90 dari luar.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati
-
Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret
-
Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus