-
Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari Menteri Keuangan usai wacana pungutan Selat Malaka disorot internasional.
-
Menlu Sugiono mengklarifikasi bahwa Indonesia tidak akan memungut biaya kapal demi hukum internasional.
-
Perombakan menteri keuangan memperpanjang konsolidasi kabinet pada dua tahun masa pemerintahan Prabowo.
Suara.com - Media Singapura mengomentari pernyataan kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa sebelum dicopot sebagai menteri keuangan. Pernyataan itu membuat Menteri Luar Negeri Sugiono harus mengklarifikasinya.
Pada April 2026 lalu, Purbaya telah mengemukakan gagasan untuk mengenakan pungutan pada kapal-kapal yang melewati Selat Malaka, sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan posisi strategis Indonesia di sepanjang jalur perdagangan dan energi global.
Sehari kemudian, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan bahwa negara tersebut tidak akan melakukan hal itu karena hal tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.
"Dalam beberapa bulan terakhir, Purbaya harus membantah spekulasi bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah berita tentang pasar yang lesu," tulis Channel News Asia, Senin (14/9/2026).
CNA juga singgung gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan selama setahun menjadi menteri keuangan.
"Sebelumnya dikenal sebagai seorang teknokrat yang tidak terlalu menonjol dan paling dikenal karena memimpin sebuah lembaga penjaminan simpanan, Purbaya dengan cepat menjadi salah satu wajah yang paling dikenal di pemerintahan dengan gaya yang menurut para pengamat sangat blak-blakan dan tanpa filter," tulis CNA.
Presiden Prabowo Subianto telah melakukan beberapa perubahan kabinet sejak menjabat hampir dua tahun lalu.
Salah satu yang terbaru adalah pengangkatan Sudaryono pada bulan Juli sebagai kepala Badan Gizi Nasional, yang mengawasi program makan gratis andalan presiden.