Suara.com - Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjadi markas pasukan militan Hamas. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI langsung membalas tudingan Israel tersebut.
Juru bicara Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal menerangkan Rumah Sakit Indonesia dibangun dengan tujuan kemanusiaan. RS Indonesia di Gaza juga memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Palestina.
Menurutnya, RS Indonesia sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas di Gaza.
"Meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu,” kata Lalu saat dikonfirmasi, Selasa (7/11/2023).
Lebih lanjut, Iqbal mengungkapkan, kehadiran RS Indonesia justru menjadi penyambung napas bagi korban serangan Israel. Sebab, rumah sakit yang resmi beroperasi pada 2015 itu menjadi infrastruktur kesehatan yang masih berfungsi di Gaza untuk saat ini.
“Rumah sakit itu kini merawat pasien dalam jumlah jauh melampaui kapasitasnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, bantahan juga sempat disampaikan oleh Kepala Tim Pembangunan RS Indonesia, Farid Thalib.
Ia menegaskan tidak ada terowongan Hamas di bawah tanah Rumah Sakit Indonesia seperti yang ditudingkan pihak Israel.
"Tidak benar tuduhan yang mereka (Israel) katakan terowongan itu bukan di RS Indonesia," tutur Farid, Senin (6/11/2023).
Baca Juga: Apple Diduga Blokir Grup Chat Karyawan Muslim Buntut Konflik Israel Palestina
Melalui media sosial, Israel membagikan informasi adanya terowongan Hamas di RS Indonesia pada Minggu (5/11/2023).
"Jika Anda memerlukan bukti lebih lanjut tentang bagaimana Hamas memanfaatkan rumah sakit sebagai pusat komando dan infrastruktur sipil untuk operasinya, lihat video ini. Ini menunjukkan apa yang merupakan kejahatan perang. Video ini memperlihatkan pintu masuk terowongan di RS Indonesia di Bait Lahia, Gaza," terangnya.
Farid menganggap apa yang disebarkan oleh Israel tersebut merupakan tuduhan serius yang tidak ada dasarnya.
Sebab, ia menyebut, RS Indonesia dibangun di Gaza semata-mata demi kemanusiaan.
Dengan adanya penyebaran isu tak mendasar itu, Farid mengaku bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia untuk mendesak pertanggungjawaban dari pihak penyebar informasi.
"Apapun yang terjadi rumah sakit tidak boleh diganggu karena alasan kemanusiaan," tuturnya.
Berita Terkait
-
2 Fakta Bendera Palestina Boleh Berkibar di Stadion Piala Dunia U-17 2023
-
Erick Thohir Izinkan Pengibaran Bendera Palestina atas Restu FIFA
-
Klaim Simpati dengan Palestina, Felicya Angelista Malah Dituding Pro Israel Gegara Hal Ini
-
Apple Diduga Blokir Grup Chat Karyawan Muslim Buntut Konflik Israel Palestina
-
Mengintip Koleksi Tas Mewah Felicya Angelista, Bos Skincare Scarlett yang Dituding Dukung Israel
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!