Gaji Deddy Corbuzier Kurang Rp35 Ribu untuk Nyicil Mio, Eks Kasad Dudung: Lebih Tinggi Gaji OB

Suara.com - Deddy Corbuzier bongkar soal gaji yang ia terima dari TNI. Hal ini diungkap Deddy di podcast kanal Youtube miliknya bersama eks Kasad, Jenderal (Púrn) Dudung Abdurahman.

Pembahasan gaji Deddy ini berawal saat menjelaskan soal kesejahteraan gaji para prajurit yang jadi isu politik pada debat ketiga Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Dudung menjelaskan bahwa Deddy Corbuzier, ia masukkan ke dalam struktur organisasi TNI, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad).

Baca Juga:

Tarik Suara Anak-anak Muda, Ganjar Iming-imingin Ini ke Kalangan Milenial hingga Gen Z

Kutuk Penurunan Paksa Videotron Aniesbubble Di Bekasi, Timnas AMIN: Kuat Dugaan Dilakukan Penguasa!

"Makanya mas Deddy saya masukan struktur di organisasi Dispenad. Makanya gajinya kan dari situ gajinya," kata Dudung seperti dikutip, Rabu (17/1).

"700 ribu," jawab Deddy soal jumlah gajinya. "700 ribu, udah bagus sekali itu," ungkap Dudung sembari tertawa.

"Lagi saya tabung pak," kata Deddy lagi. "Itu tiap hari 700 ribu?" tanya Dudung yang langsung dibantah oleh Deddy Corbuzier.

Baca Juga: Ledek Dagu Deddy Corbuzier, Adab Catheez Bikin Vidi Aldiano Geleng-Geleng

"Setahu saya 700 ribu itu satu bulan. Dengan OB yang di dalam (TNI), masih banyak (gaji) OB," jelas Dudung.

Jika dibandingkan, gaji Deddy di TNI masih kurang Rp35 ribu untuk menyicil motor Mio. Sekedar informasi, cicilan Yamaha Mio M3 Rp 735 ribu per bulan dengan tenor 35 bulan

Di podcast Deddy Corbuzier itu, Dudung juga sempat mengungkap keinginannya untuk terjun ke partai politik.

Dudung mengatakan bahwa sebagai jenderal bintang empat, ia melihat di situasi politik seperti sekarang, sebagai patriot dirinya tergerak untuk nantinya akan terjun ke partai politik.

"Kok seperti ini (situasi politik sekarang), menurut saya kan. Dan memang hanya bintang empat, selesai begitu saja, berkontribusi kepada bangsa dan negara ini kalau kita tidak masuk ke dunia politik, tidak mungkin, kan salurannya tidak ada" kata Dudung.

"Yang menentukan republik ini ada tiga, ada eksekutif, legislatif dan partai politik. Dan tentu juga yudikatif. Tapi yang lebih dominan ini partai politik," sambungnya.