- Kepala Pusat INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi Wakil Presiden karena rekam jejak politiknya.
- Penilaian yang disampaikan pada Minggu (22/11/2026) di Jakarta itu menyoroti kemampuan Dasco mengatasi berbagai persoalan masyarakat.
- Meski memiliki modal politik kuat, Dasco ditantang membuktikan kapasitas kepemimpinan ekonominya untuk mengawal kebijakan pemerintah secara efektif.
Suara.com - Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. M. Rizal Taufikurahman, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki modal strategis yang memadai apabila diproyeksikan menjadi Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pandangan tersebut didasarkan pada rekam jejak Dasco dalam menjembatani dinamika politik dan kebijakan publik.
Menurut Rizal, kapasitas utama Dasco terletak pada kemampuannya menjadi penghubung berbagai kepentingan politik sekaligus mengonsolidasikan program pemerintah lintas sektor, baik di tingkat kementerian maupun di tengah masyarakat.
"Secara objektif, Dasco memiliki modal strategis sebagai Wapres, terutama kemampuan menjembatani kepentingan politik, mengonsolidasikan kebijakan, dan mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat," ujar Rizal saat dihubungi di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Dalam paparannya, Rizal menyoroti sejumlah keterlibatan Dasco dalam merespons persoalan yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Salah satunya adalah penanganan polemik distribusi elpiji 3 kilogram, di mana Dasco berperan mendorong pengaktifan kembali penjualan gas bersubsidi tersebut di tingkat pengecer.
Selain itu, Rizal mencatat peran komunikasi politik Dasco terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Melalui jalur lobi dengan pemerintah, disepakati bahwa tarif PPN 12 persen diterapkan secara selektif hanya pada barang dan jasa kategori mewah—baik produk domestik maupun impor—seperti hunian mewah, apartemen mewah, dan kendaraan mewah. Akademisi yang juga mengajar di Universitas Trilogi itu turut menyinggung keterlibatan Dasco dalam meredam gejolak persoalan pengemudi ojek daring serta dinamika di pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir.
Rizal memandang keterlibatan dalam mencari jalan keluar atas berbagai isu tersebut mencerminkan kepekaan sosial serta keterampilan komunikasi politik Ketua Harian Partai Gerindra itu. Kemampuan menyelaraskan aspirasi publik dengan arah kebijakan eksekutif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi.
"Peran tersebut mencerminkan kapasitas policy coordination dan political-economic leadership yang dibutuhkan Presiden untuk memperkecil kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya (policy implementation gap)," jelasnya.
Kendati demikian, Rizal memberikan catatan kritis mengenai beratnya tantangan yang harus diemban oleh seorang Wakil Presiden.
Ia menekankan bahwa ujian sesungguhnya bukan sekadar meredam gejolak sesaat, melainkan mengawal agenda reformasi struktural, menjaga stabilitas makroekonomi beserta kredibilitas kebijakannya, serta memastikan seluruh program pemerintah bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Rizal menggarisbawahi bahwa Indonesia memerlukan sosok Wapres yang mampu mengantisipasi dan mencegah timbulnya persoalan akibat celah pada rancangan kebijakan pemerintah, bukan hanya bertindak ketika masalah sudah mencuat.
"Artinya, mentransformasikan pendekatan reaktif menjadi kebijakan antisipatif (forward-looking policy) yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.
Menutup analisisnya, Rizal berpandangan bahwa meskipun Dasco memiliki modal politik yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut, pembuktian utamanya terletak pada kemampuan mengonversi kapital politik menjadi efektivitas tata kelola pemerintahan dan capaian ekonomi yang terukur.
"Untuk itu, tantangan Dasco adalah mentransformasikan kapasitasnya sebagai political problem solver menjadi strategic economic leader yang mampu mengawal kebijakan Presiden secara efektif, terukur, dan berkelanjutan terutama dalam aspek ekonomi," pungkas Rizal.