Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan untuk tidak mengadopsi gaya kepemimpinan perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Indonesia.
Bagi mantan Ketua Umum Golkar ini, gaya kepemimpinan Netanyahu adalah gaya yang tidak mau mendengar pendapat orang lain.
“Gaya Netanyahu itu adalah semua orang bilang stop, stop, stop, tapi tidak mau stop. Jangan seperti itu. Hati-hati Indonesia,” kata JK dalam keterangan pers bersama para Tokoh Bangsa dan Organisasi Masyarakat untuk Pemilu 2024 yang Jurdil, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.
JK juga menjelaskan, jika ia tidak menyebut atau bermaksud menyinggung seseorang. Namun ia mengingatkan agar Indonesia berhati-hati.
Apalagi kondisi kekinian, saat ini semua orang berbicara agar tidak merusak hukum dan demokrasi.
“Semua orang bicara, jangan merusak hukum, merusak demokrasi. Tapi jalan terus, itu gayanya Netanyahu,” sebutnya lagi.
Seperti diketahui, PM Israel Benjamin Netanyahu selama ini telah diingatkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk menghentikan agresi militer ke Palestina.
Namun Netanyahu ngotot dan enggan menarik pasukan Israel dari gaza.
Sebut Jokowi Panik
Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Presiden Jokowi Panik Jelang Pemilihan Presiden
Jusuf Kalla menilai, tindakan bagi-bagi bansos di depan istana merupakan bagian dari kepanikan, 12 hari jelang Pemilu 2024.
Bagi JK, masih banyak hal penting yang harus diurus dibanding bagi-bagi beras depan istana.
“Itu tugas camat. Jangan sampai melupakan tugas-tugas negara yang lebih penting,” tutup JK.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyebut pembagian bantuan sosial (Bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan istana sebagai tindakan memalukan.
Hal tersebut disampaikan oleh JK usai menghadiri Konferensi Pers bersama para Tokoh Bangsa dan Organisasi Masyarakat untuk Pemilu 2024 yang Jurdil, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.
“Ini memalukan sekali. Kok Bansos dibagikan di depan istana,” kata JK kepada wartawan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO