Suara.com - Presiden Joko Widodo mengaku belum menyiapkan nama menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) pengganti Mahfud MD.
"Sebentar, nanti kami siapkan kalau sudah ada. (Sejauh ini) Belum," kata Jokowi usai menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan segera menunjuk menko polhukam definitif secepatnya dari kalangan non-partai politik.
Setelah Mahfud MD mundur dari jabatan menko polhukam, karena terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024, Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas (plt) menko polhukam.
Penunjukan itu disampaikan Jokowi dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, 2 Februari 2024. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud MD dari posisi menko polhukam.
Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian menjadi plt. menko polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 sampai adanya menko polhukam definitif.
Menurut Jokowi, Tito ditunjuk sebagai plt menko polhukam karena mantan kapolri itu dinilai memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta kini menjabat sebagai mendagri. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo