Suara.com - Pemerintah nampaknya menanggapi serius janji kampanye pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni mengenai makan siang gratis.
Keseriusan itu terlihat dengan dibahasnya janji kampanye paslon 02 itu dalam Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin (26/2/2024).
Pembahasan program tersebut mendapatkan beragam respons dari berbagai pihak, sebab hingga kini penghitungan suara Pilpres 2024 masih dilakukan KPU.
Di saat yang bersamaan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming belum ditetapkan sebagai pemenang pilpres.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN)/Kepala bappenas, Suharho Monoarfa yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, janji kampanye paslon 02 itu dibahas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan APBN 2025.
"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan bappenas sedang menyusun itu. Karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih," tegas Suharso pada awak media di Istana Merdeka.
Menurut dia, meski belum ada penetapan dari KPU mengenai pemenang pilpres, pragram Prabowo-Gibran itu dibahas agar pelaksanaannya bisa dipastikan setelah pelantikan.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga hartarto mengatakan, alasan Presiden Jokowi membahas program paslon 02 dalam rapat kabinet adalah untuk memastikan program itu bisa terlaksana dengan lancar pada 2025 mendatang.
Airlangga juga menyebut, dalam rapat juga telah ditentukan anggaran yang akan disiapkan untuk menjalankan program makan siang gratis.
Yakni Rp15 ribu per anak dan nominal itu belum termasuk dengan anggaran susu.
"Per anak kira-kira Rp 15.000. Ya itu kan bisa dibuat macam-macam," kata Airlangga.
Kritikan terhadap langkah Jokowi bahas makan siang gratis di rapat kabinet
Keputusan Presiden Jokowi membahas janji kampanye Prabowo-Gibran dalam rapat kabinet juga memantik kritikan dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Mahfud MD, yang merupakan cawapres paslon 03 sekaligus mantan Menko Polhukam.
Menurut dia, pembahasan program makan siang gratis yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin kurang tepat.
Berita Terkait
-
Konflik AHY-Moeldoko Mereda usai Demokrat Masuk Kabinet, Pengamat Ungkap Peran Jokowi: Beliau Mendesain Itu
-
Apa Itu Hak Angket dan Bagaimana Cara Pengajuannya? Ramai Dibahas Gegara Isu Kecurangan Pemilu 2024
-
Kubu AMIN Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Tak Pantas Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi, Bikin Bingung!
-
Dikhianati SBY Tahun 2004, Jokowi Mengulang Sejarah Beri Luka Baru Untuk Megawati
-
Profesi Mentereng Afnan Feby, Mantan Rizky Irmansyah yang Ditinggalkan Demi Nikita Mirzani
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!