Suara.com - Pemerintah nampaknya menanggapi serius janji kampanye pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni mengenai makan siang gratis.
Keseriusan itu terlihat dengan dibahasnya janji kampanye paslon 02 itu dalam Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin (26/2/2024).
Pembahasan program tersebut mendapatkan beragam respons dari berbagai pihak, sebab hingga kini penghitungan suara Pilpres 2024 masih dilakukan KPU.
Di saat yang bersamaan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming belum ditetapkan sebagai pemenang pilpres.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN)/Kepala bappenas, Suharho Monoarfa yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, janji kampanye paslon 02 itu dibahas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan APBN 2025.
"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan bappenas sedang menyusun itu. Karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih," tegas Suharso pada awak media di Istana Merdeka.
Menurut dia, meski belum ada penetapan dari KPU mengenai pemenang pilpres, pragram Prabowo-Gibran itu dibahas agar pelaksanaannya bisa dipastikan setelah pelantikan.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga hartarto mengatakan, alasan Presiden Jokowi membahas program paslon 02 dalam rapat kabinet adalah untuk memastikan program itu bisa terlaksana dengan lancar pada 2025 mendatang.
Airlangga juga menyebut, dalam rapat juga telah ditentukan anggaran yang akan disiapkan untuk menjalankan program makan siang gratis.
Yakni Rp15 ribu per anak dan nominal itu belum termasuk dengan anggaran susu.
"Per anak kira-kira Rp 15.000. Ya itu kan bisa dibuat macam-macam," kata Airlangga.
Kritikan terhadap langkah Jokowi bahas makan siang gratis di rapat kabinet
Keputusan Presiden Jokowi membahas janji kampanye Prabowo-Gibran dalam rapat kabinet juga memantik kritikan dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Mahfud MD, yang merupakan cawapres paslon 03 sekaligus mantan Menko Polhukam.
Menurut dia, pembahasan program makan siang gratis yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin kurang tepat.
Berita Terkait
-
Konflik AHY-Moeldoko Mereda usai Demokrat Masuk Kabinet, Pengamat Ungkap Peran Jokowi: Beliau Mendesain Itu
-
Apa Itu Hak Angket dan Bagaimana Cara Pengajuannya? Ramai Dibahas Gegara Isu Kecurangan Pemilu 2024
-
Kubu AMIN Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Tak Pantas Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi, Bikin Bingung!
-
Dikhianati SBY Tahun 2004, Jokowi Mengulang Sejarah Beri Luka Baru Untuk Megawati
-
Profesi Mentereng Afnan Feby, Mantan Rizky Irmansyah yang Ditinggalkan Demi Nikita Mirzani
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting