Suara.com - Pemerintah nampaknya menanggapi serius janji kampanye pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni mengenai makan siang gratis.
Keseriusan itu terlihat dengan dibahasnya janji kampanye paslon 02 itu dalam Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin (26/2/2024).
Pembahasan program tersebut mendapatkan beragam respons dari berbagai pihak, sebab hingga kini penghitungan suara Pilpres 2024 masih dilakukan KPU.
Di saat yang bersamaan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming belum ditetapkan sebagai pemenang pilpres.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN)/Kepala bappenas, Suharho Monoarfa yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, janji kampanye paslon 02 itu dibahas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan APBN 2025.
"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan bappenas sedang menyusun itu. Karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih," tegas Suharso pada awak media di Istana Merdeka.
Menurut dia, meski belum ada penetapan dari KPU mengenai pemenang pilpres, pragram Prabowo-Gibran itu dibahas agar pelaksanaannya bisa dipastikan setelah pelantikan.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga hartarto mengatakan, alasan Presiden Jokowi membahas program paslon 02 dalam rapat kabinet adalah untuk memastikan program itu bisa terlaksana dengan lancar pada 2025 mendatang.
Airlangga juga menyebut, dalam rapat juga telah ditentukan anggaran yang akan disiapkan untuk menjalankan program makan siang gratis.
Yakni Rp15 ribu per anak dan nominal itu belum termasuk dengan anggaran susu.
"Per anak kira-kira Rp 15.000. Ya itu kan bisa dibuat macam-macam," kata Airlangga.
Kritikan terhadap langkah Jokowi bahas makan siang gratis di rapat kabinet
Keputusan Presiden Jokowi membahas janji kampanye Prabowo-Gibran dalam rapat kabinet juga memantik kritikan dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Mahfud MD, yang merupakan cawapres paslon 03 sekaligus mantan Menko Polhukam.
Menurut dia, pembahasan program makan siang gratis yang dilakukan Presiden Jokowi kemarin kurang tepat.
Berita Terkait
-
Konflik AHY-Moeldoko Mereda usai Demokrat Masuk Kabinet, Pengamat Ungkap Peran Jokowi: Beliau Mendesain Itu
-
Apa Itu Hak Angket dan Bagaimana Cara Pengajuannya? Ramai Dibahas Gegara Isu Kecurangan Pemilu 2024
-
Kubu AMIN Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Tak Pantas Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi, Bikin Bingung!
-
Dikhianati SBY Tahun 2004, Jokowi Mengulang Sejarah Beri Luka Baru Untuk Megawati
-
Profesi Mentereng Afnan Feby, Mantan Rizky Irmansyah yang Ditinggalkan Demi Nikita Mirzani
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang