Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani kembali memenangkan Pileg 2024 sekaligus melenggang ke Senayan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum, Puan memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V.
Putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu memperoleh 297.366 suara, unggul jauh dari para kompetitornya.
Raihan itu menempatkan Puan sebagai calon legislatif (caleg) dengan suara terbanyak di wilayah tersebut sekaligus berpeluang menjadi Ketua DPR RI lagi.
Kini, Puan Maharani diminta untuk menjadi duta bagi Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan di parlemen tingkat dunia.
Presiden IPU Tulia Ackson meminta hal itu ketika bertemu dengan Puan di sela-sela The 148th IPU Assembly di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/3/2024).
Dia pun menyatakan siap mengemban tugas itu demi meningkatkan kepemimpinan politik perempuan di dunia.
"Sebagai sesama pemimpin perempuan, tentu dapat bekerja sama untuk memperkuat pembahasan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global," kata Puan dilansir dari ANTARA, Minggu (24/3/2024).
Puan pun ingin para pemimpin parlemen perempuan bisa memperkuat komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. DPR siap mendukung isu tersebut.
Baca Juga: Tinjau Warga Terdampak Banjir di Semarang, Anggota Komisi VIII Serahkan Bantuan Logistik
"Mewakili DPR RI, saya siap mendukung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan mulia itu," jelas dia.
Di sisi lain, Puan juga menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Tulia Ackson sebagai Presiden IPU yang ke-31 pada IPU Assembly Ke-147 di Angola, Oktober 2023. Tulia menjadi perempuan ketiga yang memimpin IPU.
"Sekaligus perempuan pertama mewakili kawasan Afrika yang mengemban amanah ini," kata dia.
Ia juga mengapresiasi komitmen Tulia Ackson yang mendorong kerja sama internasional serta dalam mempromosikan perdamaian dan nilai-nilai demokrasi.
Puan yakin pemimpin perempuan asal Republik Tanzania itu akan membuat IPU menjadi makin lebih efektif, akuntabel, dan transparan.
Sementara itu, Tulia Ackson yang merupakan perempuan ketiga pemimpin IPU tersebut meminta Puan menjadi duta karena terkesan dengan kepemimpinan Puan sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar