Suara.com - Kekerasan oleh senior yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda menjadi sorotan banyak pihak karena mengakibatkan seorang siswa asal Bali bernama Putu Satria Ananta Rustika (19) yang meninggal dunia pada Jumat (3/5/2024)
Hingga saat ini, Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara terus mendalami kasus pembunuhan taruna tingkat satu STIP yang meninggal di toilet kampus itu.
STIP Marunda adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dimana STIP tersebut dipimpin oleh Kepala STIP yaitu Ahmad Wahid yang merupakan Dirjen Perhubungan Laut.
Ahmad Wahid sendiri sebelumnya mengatakan bahwa lembaganya sudah menghapuskan perpeloncoan.
"Jadi kita sudah hapus semua perploncoan karena itu bagian turun temurun," kata Kepala STIP Jakarta, Ahmad Wahid, Jakarta, Minggu, 5 Mei 2024.
Wahid menyampaikan peristiwa itu dipicu masalah pribadi antara korban dan pelaku. Sehingga, kejadian tersebut dinilai bukan bentuk perpeloncoan.
"Itu di luar kuasa kita karena tidak ada dalam program kita," ujarnya.
Nama Ahmad Wahid pun menjadi sorotan karena adanya kasus ini. Lalu seperti apa profil dan kekayaan Ahmad Wahid?
H Ahmad Wahid, ST MT MMarE lahir di Dodaiya Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan pada 25 Juli 1965. Ia memulai pendidikanya di SDN Tile-Tile (1977) kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Benteng (1981).
Baca Juga: Profil Andrew Andika, Artis yang Ketahuan Selingkuh dengan Ani ani
Lulusan D-IV Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran Jakarta Jurusan D-IV Nautika (1996) ini melanjutkan pendidikkannya di S1 Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan Teknik Perkapalan (2001) dan S2 Universitas Hasanuddin Makassar (2006).
Sedangkan jabatan yang pernah diemban Wahid di antaranya sebagai Kepala Subbag Administrasi Akademik (2003), Kabag Administrasi Akademik dan Ketarunaan (2004), Kepala Divisi Pengembangan Usaha (2010 - 2011).
Berdasarkan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Ahmad Wahid terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022 dengan nilai total kekayaan Rp 12.426.898.846.
Adapun total rincian kekayaannya adalah :
TANAH DAN BANGUNAN Rp 3.350.565.500
Berita Terkait
-
Sama-sama Diperkuat Pemain Asing dan Naturalisasi, Mana yang Lebih Mentereng Antara Bali United dan Persib?
-
Profil Wisnu Wardhana, Pengusaha yang Dirumorkan bakal Jabat Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran
-
Jomplang, Beda Harta Kekayaan Sri Mulyani vs Risma: Duo Calon Gubernur DKI Jakarta versi PDIP
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Pesan Hari Ibu Nasional, Deteksi Dini Jadi Kunci Lindungi Kesehatan Perempuan
-
BRIN Pastikan Arsinum Aman dan Optimal Penuhi Kebutuhan Air Minum Pengungsi Bencana Sumatera
-
6 Fakta Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang: 15 Orang Meninggal, Korban Terjepit
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat