Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyakatakan bakal mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merespons hal tersebut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan bakal menjadwal ulang pemanggilan politisi tersebut.
Sebelumnya, Hasto mengungkapkan hal tersebut lantaran tidak bisa hadir dalam pemanggilan pemeriksaan sebelumnya, terkait sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Timur.
Namun, Tessa menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Hasto akan dijadwalkan ulang karena menunggu kesiapan tim penyidik dalam kasus ini.
"Akan dijadwalkan ulang," kata Tessa kepada wartawan, Senin (22/7/2024).
"Menunggu kesiapan penyidiknya," tambah dia
Sebelumnya, Hasto mengaku siap dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus DJKA. Untuk itu, dia berencana mendatangi KPK dalam waktu dekat.
"Kalau boleh datang, baru dikomunikasikan tim hukum. Minggu depan kami boleh datang, kami akan datang," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Sabtu (20/7/2024).
Pada Jumat (19/7/2024), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Namun, Hasto kali ini tidak diperiksa dalam kasus Harun Masiku, melainkan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
"Hari ini, Jumat (19/7) pemeriksaan saksi dugaan TPK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Timur," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).
Saat itu, Hasto diketahui absen dari pemanggilan tersebut. Sebab, Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy menjelaskan pihaknya mengaku baru menerima surat pemanggilan pada pagi itu.
"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar Ronny pada Jumat lalu.
Berita Terkait
-
Bantah Terlibat Kasus Korupsi DJKA, Hasto PDIP Beberkan Alasan Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK Sampai Minta Maaf
-
Dipanggil KPK Kasus DJKA karena Foto Bareng Budi Karya, Wasekjen PDIP Sebut Ada Kaitan dengan TKN Jokowi-Maruf
-
Hasto Pilih Tak Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi di DJKA, Ini Alasannya
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
Daftar 16 Dokumen Kunci Capres-Cawapres yang Dirahasiakan KPU, dari Ijazah hingga LHKPN
-
Khawatir Gejolak Sosial, Komisi II DPR Minta Mendagri Setop Efisiensi Transfer Dana ke Daerah
-
6 Fakta Kunci Kasus Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit yang Seret Anak Jusuf Hamka
-
Rp 200 Triliun Anggaran Negara Disalurkan ke Kredit, Ekonom: Itu Ilegal
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi