Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), angkat bicara soal pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa proyek pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur bukan merupakan proyek presiden tapi keinginan rakyat.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Jokowi berbeda dengan fakta di lapangan.
"Saya sudah menulis di Twitter (X) ya yang dinyatakan Pak Jokowi berbeda dengan fakta yang ada di lapangan," kata HNW di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Menurutnya, kalau itu keputusan rakyat yang artinya diwakili oleh DPR, hal itu tidak sepenuhnya bisa dibilang mewakili. Pasalnya PKS, kata dia, menyatakan menolak.
"Karena kalau beliau mengatakan bahwa itu keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh Anggota DPR. maka saya sampaikan 2 jenis survei yang ternyata mayoritasnya dua survei itu lebih dari 57 persen warga indonesia tidak setuju pindah ke IKN," ujarnya.
"Kalau seluruh anggota dewan jelas tidak, karena fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak secara Undang-Undang sejak diputuskan di paripurna termasuk ada revisi terhadap Undang- itu pun PKS menolak," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, apa yang disampaikan Jokowi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
"Jadi, apa yang disampaikan pak Prabowo pak Jokowi tidak sesuai dengan apa yang di lapangan dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja gitu . Apalagi sudah terakhir masa jabatan beliau dan jelas sekali berkali-kali diputuskan kan tidak terlaksana," katanya.
"Dan sudah lah, dengan demikian maka biar presiden yang akan datang yang akan menandatangi Keppres apakah akan pindah atau tidak pindah," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT