Suara.com - Pembagian sembako oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada korban banjir di Jakarta Timur dinilai bias kepentingan. Pengamat politik Universitas Soedirman, Ahmad Sabiq, menyebut kalau langkah itu tidak hanya menunjukkan sisi kemanusiaan tetapi juga strategi komunikasi politik.
"Pembagian bansos ini selain bisa dilihat sebagai aksi kemanusiaan juga menunjukkan strategi Gibran untuk memperkuat citra sebagai pemimpin yang peka terhadap kebutuhan rakyat, apalagi di tengah bencana," kata Ahmad saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/12/2024).
Aksi langsung Gibran dalam membagikan bantuan berisi sembako itu menuai pro dan kontra publik. Karena pembagian bansos seharusnya menjadi tanggungjawab dari Kementerian Sosial.
Walau demikian, Ahmad belum melihat kegiatan itu menimbulkan gesekan dalam relasi kekuasaan antara Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo.
"Untuk saat ini, langkah Gibran tampaknya belum berpotensi memengaruhi relasi keseimbangan kekuasaan dengan Prabowo. Masih dianggap sebagai hal yang wajar oleh Prabowo," ujar Ahmad.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa aksi serupa bisa digunakan untuk membangun basis elektoral di masa depan.
"Distribusi bansos memang sering dimanfaatkan untuk memperkuat koneksi politik jangka panjang. Jadi, sangat mungkin ini adalah langkah awal dalam membangun basis elektoral," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan bansos untuk korban banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11) lalu. Aktivitas itu langsung jadi sorotan publik. Sebab, bantuan tersebut diberikan menggunakan tas warna biru bertuliskan Bantuan Wapres Gibran lengkap dengan gambar istana wakil presiden.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menanggapi ramai sorotan mengenai Bantuan Wapres Gibran. Menurutnya, tidak masalah terkait bantuan sosial yang bertuliskan Wapres Gibran dengan gambar Istana Wakil Presiden.
Baca Juga: Asal Dana Bansos Wapres Gibran Misterius, Mensos Belum Dapat Info
"Ya menurut saya tidak ada masalah ya. Ndak ada masalah nanti semua tahu lah program pemerintah, atau dari pihak-pihak swasta kan semua tahu ya," kata Saifullah di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).
Ia menilai tidak perlu ada perdebatan mengenai bansos tersebut. Dia menekankan bahwa yang terpenting manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Berita Terkait
-
Tonjolkan Embel-embel Bantuan Wapres tapi Pakai Duit Negara, Gibran Mau Tunggangi Program Prabowo?
-
Bukan Tupoksi Wapres, Kegiatan Gibran Bagikan Bansos Langsung ke Masyarakar Dikritik Cuma Pencitraan
-
Dibagikan Tiap Blusukan, Publik Korek Hubungan Gibran dan Petinggi Susu Greenfields
-
Goodie Bag 'Bantuan Wapres Gibran' Tuai Kontroversi, Rocky Gerung: Konyol
-
Blakan-blakan! Istana Bongkar Sumber Anggaran Bantuan Wapres Gibran: Biaya Operasional Beliau
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Dukung Revitalisasi Kota Tua, Veronica Usul Ada Pendongeng hingga Musisi di Alun-Alun Fatahillah
-
KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
-
Usai Koruptor Lukas Enembe Wafat, Tukang Cukur Langganannya Ikut 'Dibidik' KPK, Mengapa?
-
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 Berakhir, Berikut Sikap Kedubes Iran di Indonesia
-
KPK Kejar Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Lukas Enembe, Sopir dan Tukang Cukur Turut Diperiksa