DPRD DKI Jakarta Dukung MBG sebagai Program Prioritas di Jakarta

Suara.com - Program makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres lalu menjadi satu di antara kebijakan prioritas pada tahun 2025.

Rencananya, MBG akan menyasar hampir 83 juta orang. Termasuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta siswa SMP, 10,2 juta siswa SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.

Dengan memberikan makan bergizi gratis kepada para pelajar, anak Balita dan ibu hamil, Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya menyelesaikan masalah stunting. Harapannya, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Guna menyukseskan program itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh Program MBG untuk siswa sekolah.

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan, akan terus memperjuangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025 untuk pendanaan MBG di Jakarta.

"Kan harus kita eksekusi. Akan kita kawal ini agar kebijakan MBG ini benar dan tepat sasaran. Dalam perjalanannya nanti, kita akan evaluasi secara berkala," ujar Basri Baco, beberapa waktu lalu.

Program MBG telah menjadi program prioritas nasional. Setiap daerah, termasuk Jakarta harus mengimplementasikan Program MBG secara bertahap di seluruh sekolah.

Pendanaannya tidak semua dari APBD. Ada juga dari APBN dan opsi lain, yaitu CSR. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran untuk melaksanakan program tersebut.

"Program MBG pasti jalan. Siapapun gubernurnya nanti, wajib menjalankan program ini," tandas Baco.
Bahkan, demi mewujudkan program tersebut, DPRD DKI Jakarta bisa merasionalisasikan program pembangunan fisik.

Baca Juga: Program Penanggulangan Banjir Jadi Bagian Fokus DPRD DKI Jakarta

Implementasi Program

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurhasan. Pihaknya optimistis bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk Program MBG pada APBD DKI Jakarta 2025.

Program MBG sangat diperlukan untuk mendukung visi Indonesia emas tahun 2045. "Alokasi anggaran yang ada juga kita harus bisa optimalkan," kata Nurhasan.

Komisi B berharap, Pemprov DKI Jakarta secara massif mengimplementasikan Program MBG di seluruh wilayah.

Pasalnya, dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting pada anak Balita di DKI mencapai 14,846, dengan angka tertinggi di wilayah Kepulauan Seribu (20,596) dan Jakarta Utara (18,596).

Bahkan pada November 2023, terdapat 37,816 Balita terdeteksi mengalami stunting di wilayah DKI Jakarta.