- Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan alasan Gibran tidak disebut dalam deklarasi perlindungan Presiden Prabowo di Monas pada 7 November 2026.
- Deklarasi KSPPB difokuskan khusus membela Presiden Prabowo Subianto karena menjadi sasaran isu penyadapan, bukan karena persoalan Gibran.
- Buruh menyatakan kesiapan berada di barisan Prabowo Subianto jika terjadi upaya menjatuhkan presiden secara inkonstitusional.
Suara.com - Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkap alasan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dicantumkan dalam ikrar deklarasi buruh untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, deklarasi itu memang secara khusus ditujukan untuk membela Prabowo karena Presiden yang menjadi sasaran dalam isu penyadapan.
"Karena yang diserang ini kan Pak Prabowo. Masa kami harus bela yang tidak diserang? Yang diserang Pak Prabowo, Presiden, simbolnya. Itu alasannya," ujar Iqbal saat deklarasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) di Monas, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Saat ditanya apakah Gibran berarti aman dari penyadapan, Iqbal tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya menyebut tidak ada persoalan yang diarahkan kepada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
"Saya tidak bicara aman-aman saja, tapi yang pasti tidak ada ke beliau, dan itu sah-sah saja," katanya.
Meski begitu, Iqbal menegaskan deklarasi tersebut tetap dimaksudkan untuk menjaga pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, ia menyatakan persoalan yang menyangkut Gibran bukan menjadi ranah koalisi buruh.
"Iya dong, kalau pemerintahan Prabowo-Gibran. Tapi kami tidak masuk apakah Gibran bermasalah atau tidak, itu bukan domain kami. Domain kami adalah Prabowo Subianto," tegas dia.
Dalam deklarasi bertema "Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto" itu, KSPPB menyampaikan empat ikrar: menjaga persatuan bangsa, menjaga demokrasi konstitusional, menjaga Presiden Prabowo, dan mewujudkan negara kesejahteraan.
Iqbal juga menyatakan buruh siap berada di barisan Prabowo jika muncul upaya menjatuhkan Presiden secara inkonstitusional.
"Setelah ini, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang membahayakan konstitusi dan ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan presiden secara inkonstitusional, maka kami buruh Indonesia berada bersama Prabowo," pungkasnya.