Rp 71 Triliun Cuma Sampai Juni, Anggaran Makan Bergizi Bikin Khawatir IKN

Suara.com - Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dirancang diproyeksikan mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Namun, ketika program sudah mulai dijalankan, alokasi anggaran dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp 71 Triliun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran program MBG Rp 71 Triliun itu hanya cukup sampai dengan Bulan Juni 2025.

Bahkan, anggaran itu disebut belum mencakup semua anak di Indonesia. Kini Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan untuk pemerintah kota/kabupaten maupun Pemerintah Provinsi untuk turut mengucurkan dana guna MBG.

“Pemda, para Gubernur, bupati, yang ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta, boleh yang penting efisien, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran,” ucap Prabowo.

Kemudian banyak isu bermunculan soal adanya usulan penggunaan dana zakat hingga pemangkasan anggaran infrastruktur untuk membiayai program MBG.

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan jika anggaran program MBG tersebut berasal dari pemangkasan anggaran infrastruktur.

Hal ini sontak memancing Jurnalis senior Hersubeno Arief yang konsentrasinya langsung mengarah pada Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Melalui akun youtubenya, Hersubeno Point, ia mengatakan bahwa kedepannya bisa saja IKN akan mangkrak, lantaran Prabowo memprioritaskan program MBG dan ketahanan pangan.

Baca Juga: Kabar Siswa SD Keracunan Makan Bergizi Gratis Disorot Media Asing, Deddy Corbuzier Kena Nyinyir: Coba Counter Lagi..

Video yang diposting Hersubeno itu sontak mengundang beragam komentar dari netizen. Bahkan, banyak yang menduga IKN akan mangkrak.

“Apa kata Rocky tahun lalu benarkan, IKN bakal mangkrak boss,” tulis akun @Abdullahchairin.

“Proyek IKN harus dihentikan, groundbreaking itu semua tipuan, untuk membodohi rakyat dan investor asing, buat proyek pertanian modern rakyat butuh lapangan kerja dan pangan,” tulis @myazleoful.

“Proyek infrastruktur bukan dipangkas tapi dihentikan, alihkan buat perbaikan hukum dan kesejahteraan rakyat yang sudah rusak akibat ambisi Mulyono,” sahut @candrasusetyo6430.

Kontributor : Kanita