Suara.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya di DPR optimis BPI Danantara bisa transparan. Menurutnya, Danantara tetap bisa diproses hukum jika dalam pelaksanaannya tak benar.
Hal itu ditegaskan Andre menanggapi soal adanya kekhawatiran para pejabat Danantara tak bisa diproses hukum lantaran pengawasannya hanya melibatkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Ia awalnya menegaskan, jika Danantara memiliki Dewan Pengawas yakni dijabat oleh Erick Thohir. Dalam UU BUMN sudah ditegaskan agar Danantara bisa dijalankan secara transparan.
"Nah menurut saya ini di undang-undang pun, di undang-undang BUMN yang baru pun kita sudah menjaga agar Danantara ini akan dilaksanakan secara transparan," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
"Jadi ada aturan mainnya, ada SOP-nya yang menjadikan Danantara ini akan dikelola secara profesional dan transparan," sambungnya.
Ia mengatakan, Danantara nantinya juga akan bisa diaudit dalam pelaksanaannya. Hal itu juga sudah dipastikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tadi Pak Prabowo juga sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa Danantara ini akan dilakukan prosesnya dengan transparan dan silahkan diaudit. Jadi Danantara ini bisa diaudit," ujarnya.
Untuk itu, ia pun menegaskan, dalam UU BUMN yang baru sudah ditegaskan kalau ada yang tak benar dalam pelaksanaan Danantara maka proses hukum bisa dilakukan.
"Dan kalau memang dalam undang-undang pun diatur bahwa Danantara ini kalau ada kerugian lalu pihak Danantara tidak bisa membuktikan pengelolaannya, ada kesalahan, mereka bisa diproses secara hukum," katanya.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Danantara: Mampukah jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi RI?
"Jadi intinya ini sangat-sangat transparan dan kami di Komisi VI terus terang sangat optimis ya bahwa langkah Presiden Prabowo dengan membentuk Danantara. Pertama holding operasional di bawah COO-nya Pak Dony Oskaria dan juga holding investasi di bawah CIO-nya Pandu Sjahrir, kita sih optimis bahwa pertama pengelolaan BUMN akan lebih transparan, BUMN kita akan lebih baik kualitasnya dan menjadi BUMN kelas dunia," sambungnya.
Berita Terkait
-
Ekonom Sebut Danantara Dapat Menjadi Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional
-
Jangan Sampai Seperti 1MDB, Legislator PDIP Ingatkan Danantara Harus Bebas Intervensi Politik
-
Silsilah Keluarga Pandu Sjahrir, CIO Danantara Masih Saudara Luhur Binsar Panjaitan
-
Prabowo Resmikan Danantara: Mampukah jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi RI?
-
Diluncurkan Presiden Prabowo, Pengamat Perbankan Optimis Danantara Jadi Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik