Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kursi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera diisi pegawai definitif. Saat ini, kursi pejabat berbagai tingkat dari eselon 4 hingga 2 masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat terbatas (ratas) jajaran Pemprov DKI yang videonya diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @pramonoanungw. Pramono menyebut berdasarkan pengalaman pribadinya mengisi posisi penting, persoalan kursi kosong ini tak boleh didiamkan terlalu lama.
"Saya ini lima tahun jadi Sekretaris Presiden, 10 tahun jadi Sekretaris Kabinet, DPR, sehingga saya pengin awal yang Plt-plt yang begini-begini segera diselesaikan," ujar Pramono, dikutip Rabu (5/3/2025).
Menurutnya Jakarta yang memiliki cita-cita sebagai kota global tak boleh membiarkan persoalan ini.
"Karena ini mencerminkan organisasi yang bukan Jakarta banget gitu lho," ucapnya.
Ia juga meminta agar pelaksanaan rapat-rapat di lingkungan Pemprov DKI tak terlalu lama. Politisi PDI-Perjuangan itu menilai durasi rapat yang berkepanjangan hanya akan membuang-buang waktu.
"Rapat itu tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu bertele-tele. kalau rapat dengan saya, saya alokasikan 1 jam. Saya gak percaya rapat yg terlalu lama apalagi yang berbusa-busa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gubernur Pramono Anung Melayat Balita Korban Banjir Jakarta yang Terbawa Arus Saat Dievakuasi
-
Gubernur DKI: Banjir Jabodetabek Butuh Solusi Terintegrasi dan Jangka Panjang
-
Ratusan RT di Jakarta Kebanjiran, Pramono Tinjau Pintu Air Manggarai: Ini Sudah Siaga 2
-
Tak Seperti Ahok, Pramono Anung Pilih Cara Anies Tak Gelar Operasi Yustisi Usai Lebaran
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT