"Rencana awal pemindahan ASN ke IKN tentu sebagaimana yang saya sampaikan rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui tiga fase utama," kata Rini.
Ia mengatakan, pada fase pertama miniatur pemerintahan pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN," katanya.
Kemudian pada fase ke dua, kata dia, yaitu penerapan share office atau service sistem dimana pemindahan ASN berlanjut pada prioritas kedua. Termasuk untuk ASN hasil seleksi CPNS 2024.
"Pada prioritas kedua termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024 (termasuk kuota afirmasi). Pengisian ASN melalui jalur mutasi ASN pemda wilayah Kaltim. Serta pengoperasian shared office and shared service system secara terintegrasi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, pada fase ketiga implementasinya adalah smart goverment.
"Pemindahan ASN pada prioritas ketiga. Kemudian impelementasi smart goverment di IKN dan Jakarta. Selanjutnya adalah proses kelanjutan pemindahan ASN lainnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Di DPR, Menpan RB Beberkan 3 Fase Pemindahan ASN ke IKN, Begini Lengkapnya!
-
Perpres Belum Ditandatangani, MenpanRB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Arahan Prabowo
-
PAN Dukung Prabowo Capres Lagi, Deddy PDIP: Aneh, Pemerintah Baru 6 Bulan Kok Udah Ngomongin 2029
-
Forum Purnawirawan TNI Minta Menteri Pro-Jokowi Direshuffle, Deddy Sitorus: Berarti Ada Masalah
-
Forum Purnawirawan TNI Tuntut Gibran Diganti Lewat MPR, Deddy Sitorus PDIP: Saran yang Bagus
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam