Suara.com - Istana menyampaikan sikap pemerintah atas perang antara Iran dan Israel. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah menyerukan tiga hal.
Hasan menekankan bahwa sikap pemerintah atas konflik dan perang selalu sama, tidak bergeser terhadap tiga hal tersebut.
Lantaran itu, Presiden Prabowo Subianto selalu menyerukan tiga hal, yakni pada poin pertama, Pemerintah Indonesia mengecam segala bentuk agresi penyerangan terhadap negara lain.
"Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin 16 Juni 2025.
Sedangkan yang ketiga, pemerintah melalui presiden menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.
Hasan mengatakan di manapun konflik maupun agresi militer, atay invasi terjadi, sikap pemerintah Indonesia konsisten untuk menyerukan tiga hal.
"Saya ulangi. Pertama, mengecam terjadinya penyerangan. Yang kedua, mendorong deeskalasi dan gencatan senjata sesegera mungkin. Ketiga, penyelesaiannya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, termasuk dalam soal Israel dan Iran," kata Hasan.
"Jadi nggak akan ke mana-mana jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons serangan udara besar-besaran Israel ke sejumlah target strategis di wilayah Iran.
Baca Juga: Iran Sebut Sistem Pertahanan Militer Israel "Cacat": Serang Pertahanan Sendiri
Ia mendesak Pemerintah Indonesia bisa berperan aktif dalam merespons aksi Israel tersebut.
Said mengatakan apabila diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara dan tidak mendapat sanksi apapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Terbaru, Israel melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.
"Tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, dan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional," kata Said kepada wartawan, Jumat 13 Juni 2025.
Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan berdampak massif terhadap kemanusiaan.
Untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan mematikan, mengganggu perdamaian dunia, dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara serta kemanusiaan, Pemerintah Indonesia diminta untuk tegas mengambil sikap.
"Pertama, Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB."
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!