Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menilai tindakan Paspampres Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang meringkus para mahasiswa yang melakukan protes di Blitar, Jawa Timur (Jatim) sangat berlebihan.
Menurutnya, tindakan tersebut mengancam kehidupan demokrasi saat ini.
"Tindakan Pasukan Pengamanan tersebut merupakan ancaman yang serius terhadap demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan pembungkaman terhadap suara kritis dari publik," kata Guntur kepada Suara.com, Kamis 19 Juni 2025.
Ia mengatakan bahwa tindakan Paspampres tersebut sangat berlebihan dan cenderung mengarah kepada kekerasan.
"Meskipun pada akhirnya para mahasiswa itu dilepas (sebagaimana informasi polisi setempat) tapi tindakan meringkus, merampas, menangkap dan menahan mahasiswa merupakan tindakan berlebihan dan berbasis kekerasan," katanya.
Padahal, kata dia, tindakan mahasiswa dengan membentangkan poster menagih janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja, tidak mengancam jiwa Gibran sama sekali.
"Keberadaan mahasiswa tersebut tidak mengancam jiwa Gibran dan tidak menyerang pribadi Gibran. Tetapi mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi dan menagih janji yang disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres seperti lapangan pekerjaan untuk 19 juta orang," katanya.
Guntur menegaskan bahwa Mahasiswa PMII tersebut hanya ingin menagih janji-janji dari Gibran.
"Karena kalau mereka menyambut dengan poster dan spanduk yang memuji dan menjilat Gibran tidak akan pernah ditangkap," katanya.
Baca Juga: Mahasiswa Pengkritik Gibran di Blitar Dipiting Paspampres, Guntur Romli PDIP: Berlebihan...
"Padahal mereka hanya menagih janji Gibran tidak meminta susu dan bansos yang biasa dibagi-bagikan Gibran," katanya.
Sebelumnya, kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Blitar diwarnai ketegangan saat tiga mahasiswa mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Paspampres.
Insiden tersebut dengan cepat menjadi sorotan nasional setelah video penangkapan mereka tersebar luas di media sosial, memicu perdebatan sengit tentang ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan baru.
Para mahasiswa tersebut, yang diketahui merupakan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), diringkus saat mencoba menyuarakan aspirasi mereka melalui sejumlah poster.
Pesan-pesan yang mereka bawa bernada kritis, seperti 'Dinasti tiada henti', 'omon-omon 19 juta lapangan kerja', 'Semangat terus bikin bualan mas Wapres Gibran', dan 'konstitusi?!!'.
Momen dramatis ini terekam dan diunggah oleh akun @/bangherwin di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa, 18 Juni 2025, dan langsung menyulut reaksi publik. Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana anggota Paspampres mengamankan para mahasiswa dengan cara yang dinilai represif.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!