Gerah Lihat Muka Pejabat di Baliho, Baskara Putra Dukung Aturan Pemprov Lampung

Suara.com - Musisi Baskara Putra kembali menyuarakan opininya terkait isu sosial yang tengah hangat. 

Kali ini, vokalis grup .Feast itu menyoroti kebijakan baru Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilainya sebagai sebuah terobosan.

Pelantun "Cincin" ini secara terbuka mendukung aturan yang membatasi pemasangan foto pimpinan daerah di media luar ruang seperti baliho dan spanduk.

Musisi yang juga dikenal dengan nama panggung Hindia ini bahkan berharap aturan tersebut tidak hanya berhenti di Lampung.

"Kita harus menerapkan ini secara nasional," cuit Baskara Putra di X alias Twitter pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Komentar tersebut dilontarkan sebagai respons terhadap sebuah unggahan yang menjelaskan detail kebijakan Pemprov Lampung yang mulai berlaku sejak 24 Juli 2025.

Dalam aturan itu, dijelaskan bahwa pemasangan foto pejabat dilarang untuk menjaga netralitas dan efisiensi anggaran. 

"Aturan ini melarang mencantumkan foto Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah pada berbagai jenis reklame seperti baliho, billboard, dan videotron, serta mewajibkan penggunaan logo resmi pemerintah sebagai pengganti," demikian keterangan yang hadir di akun Good News From Indonesia.

Secara spesifik, pimpinan daerah yang fotonya tidak lagi diizinkan terpampang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

Baca Juga: Batal Tampil di Ruang Bermusik Tasikmalaya, Lomba Sihir Minta Maaf dan Janji Akan Kembali

Sementara itu, media luar ruang yang dimaksud mencakup baliho, billboard, spanduk, umbul-umbul, hingga videotron.

Rupanya, sentimen yang dirasakan Baskara Putra seirama dengan suara publik. Banyak warganet yang mengaku lelah dan muak melihat wajah pejabat menghiasi setiap sudut jalan.

Dukungan pun mengalir, bahkan dari warga Lampung yang terkejut dengan kebijakan progresif tersebut. "Sebagai orang Lampung : kok tumben tumbenan pejabatnya kepikiran ide brilian seperti ini?!!! Pertanda apa ini? Masa Lampung mau selangkah lebih maju kayak gini? Nggak mungkin dong lampung kayak gini? Ini prank kan?" tulis seorang warganet.

Warganet lain ikut menimpali dengan nada bangga, berharap kebijakan ini benar-benar terealisasi penuh dan menjadi contoh. 

"Jika terealisasi, warga Lampung, kalian patut berbangga," sahut yang lain.

Pada akhirnya, banyak yang setuju bahwa aturan serupa perlu diperluas hingga ke level kabupaten atau kota agar ruang publik lebih bersih dari citra personal para pejabat. 

"Nggak apa-apa biar baru di level Pemprov, mudah-mudahan kabupaten / kota mau ikut. Terus terang eneg ngeliat wajah kadis-kadis, bupati, walikota, DPRD, dan pimpinan daerah setingkat lainnya," timpal warganet lainnya.