Suara.com - Gelombang protes kinerja anggota DPR RI hingga memakan korban ojol tewas Affan Kurniawan memunculkan pertanyaan besar tentang integritas elite politik Indonesia.
Sosiolog sekaligus aktivis ’98 Ubedilah Badrun menyoroti krisis etika yang melanda pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Kepolisia Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Menurut Kang Ubed, pejabat seharusnya berani mundur jika merasa bertanggung jawab, seperti budaya politik di Jepang.
"Kapolri tidak perlu menunggu diberhentikan oleh Presiden. Kalau dia punya etik yang kuat, dia menyatakan mundur dari jabatannya," ujarnya dalam video di YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Rabu (3/9/2025).
Massa bahkan sempat menggeruduk dan menjarah sejumlah barang di rumah Sri Mulyani, yang dinilai menjadi alah satu simbol kemarahan atas kebijakan yang dianggap menyakiti publik.
Pernyataannya tentang pembebanan gaji guru dan dosen kepada negara turut memicu reaksi keras.
"Kalau saya Sri Mulyani, saya mundur," tegas Kang Ubed.
Ia juga mengkritik langkah partai politik yang hanya menonaktifkan sementara anggota DPR yang tersandung kontroversi. Sebut saja seperti Ahmad Sahroni.
"Kalau nonaktifkan berarti hanya sementara. Gaji tetap jalan?" ujarnya.
Baca Juga: Puan Maharani Cuma Minta Maaf, Susi Pudjiastuti Geram: Pecat Anggota DPR Tak Berempati ke Rakyat!
Menurut Kang Ubed, krisis etika yang tak terselesaikan ini menjadi bahan bakar kemarahan publik yang terus membesar. Jika tak segera diatasi, situasi dikhawatirkan akan mengarah pada ketidakpercayaan total terhadap pemerintah dan elite politik.
Diketahui bersama, pengemudi ojek online Affan Kurniawan (21), tewas setelah dilindas kendaraan taktis atau rantis milik Brimob Polda Metro Jaya.
Tragedi yang memicu amarah massa, khususnya dari kalangan ojol itu terjadi saat polisi menghalau massa demonstrasi di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
Affan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), namun nyawanya tidak tertolong.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Disanksi Pelanggar Berat Kasus Lindas Ojol, Kompol Cosmas Kagae Bakal Dipecat Hari Ini?
-
Brave Pink dan Hero Green: Warna Perlawanan dan Simbol Tuntutan Rakyat 17+8
-
Ironi: Ketika Polisi Berbentrok dengan Rakyat Lalu Diganjar Promosi
-
Komnas HAM Pastikan Ada Pelanggaran HAM di Kasus Rantis Brimob Lindas Affan Kurniawan
-
Puan Maharani Cuma Minta Maaf, Susi Pudjiastuti Geram: Pecat Anggota DPR Tak Berempati ke Rakyat!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!