Rocky Gerung Sentil Apologi Bahlil Soal Ijazah dan Ingatkan Potensi Krisis Akibat Geopolitik Global

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentar menohok terkait pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa jenjang sekolah tidak menjamin kualitas seseorang.

Rocky Gerung menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri atau apologi atas kegagalan akademis Bahlil di Universitas Indonesia (UI).

Dalam diskusi bersama jurnalis senior Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menyebut bahwa Bahlil seolah baru menyadari bahwa ijazah hanyalah tanda seseorang pernah bersekolah, namun bukan bukti bahwa seseorang pernah berpikir.

"Ucapan Bahlil itu sebetulnya sekadar apologi terhadap kegagalan dia untuk memperoleh ijazah di UI," ujar Rocky, dikutip pada Kamis (12/3/2026)

Ia menambahkan bahwa bagi seorang menteri, ijazah tidaklah krusial dibandingkan dengan kebijakan yang pro-rakyat.

"Kebijakannya harus tiba di dapur dan piring emak-emak, bukan tiba di kantong-kantong oligarki," tegasnya.

Tak hanya menyinggung Bahlil, diskusi tersebut juga menyentuh isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat. Rocky menyoroti langkah hukum berupa restorative justice yang diajukan oleh beberapa pihak terkait isu ini.

Menurutnya, isu ijazah Jokowi akan terus bergulir selama belum ada jawaban pasti mengenai keasliannya di mata publik.

Peringatan Krisis Domestik

Baca Juga: Beri Ucapan Selamat Ultah ke-12, Rocky Gerung: Suara.com Selalu Memperlihatkan Kecerdasan

Di sisi lain, Rocky Gerung juga menaruh perhatian serius pada situasi geopolitik global, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Ia memperingatkan bahwa dampak dari konflik tersebut dapat memicu krisis ekonomi domestik di Indonesia, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada kerusuhan sosial (social unrest).

Rocky menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, mulai dari akademisi, jurnalis, hingga NGO (Non-Governmental Organization) untuk bersiap menghadapi kemungkinan krisis.

Ia mengkhawatirkan faktor-faktor struktural seperti kesulitan ekonomi dan fluktuasi harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dapat memicu keresahan publik yang eskalatif.

"Segala hal yang memungkinkan kita masuk di dalam radical break sudah tersedia… Jadi kalau lembaga-lembaga demokrasi bekerja, itu krisis nggak ada soal tuh," kata Rocky.

Ia menutup diskusi dengan peringatan agar penyelesaian krisis tetap berada pada wilayah sipil dengan prinsip civilian value, serta menghindari campur tangan militer yang berlebihan dalam krisis politik agar kehidupan demokrasi tidak terganggu.

“Jadi sekali lagi kita mesti buka ini sebagai problem supaya jangan takut ada krisis, yang penting argumentasi dan koordinasi di wilayah sipil itu dilakukan dengan prinsip civilian value,” pungkas Rocky. (Dinda pramesti K)