Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Ekonom UGM Sebut Publik Bakal Kena Imbas Harga Naik

"Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, maka fleksibilitas pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi terbatas," paparnya.

Lebih lanjut, Rijadh menjelaskan upaya meredam gejolak nilai tukar rupiah menempatkan Bank Indonesia pada posisi dilematis. Dalam hal ini antara menjaga stabilitas dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai bahwa di satu sisi menjaga suku bunga tetap relatif rendah penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga biaya kredit tetap terjangkau. Sementara di sisi lain, stabilitas nilai tukar juga harus dijaga.

Menurutnya, pendekatan yang dapat diambil bersifat kombinasi, mulai dari intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga volatilitas rupiah hingga pemanfaatan instrumen keuangan seperti surat berharga guna menarik aliran modal.

"Pendekatan ini menurut saya cukup rasional, karena mencoba menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan momentum pertumbuhan ekonomi domestik," tandasnya.

Rijadh menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal melalui disiplin belanja negara dan memperkuat sektor domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama pada pangan dan energi.

Ia menilai momentum pelemahan rupiah saat ini justru bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekspor.

"Yang tidak kalah penting menurut saya adalah menjaga daya tahan masyarakat rentan. Program perlindungan sosial harus tetap kuat dan adaptif, karena kelompok inilah yang biasanya paling cepat merasakan dampak dari kenaikan harga," pungkasnya.

Baca Juga: LPEM FEB UI: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen dari BPS Meragukan, Ada Data Tak Logis