- Wakil Ketua DPR RI dan menteri terkait berkoordinasi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
- Pertemuan membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta perbaikan tata kelola sektor ekspor dan investasi di Indonesia.
- Pemerintah menyusun regulasi penyederhanaan perizinan investasi guna memotong birokrasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan koordinasi intensif dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).
Pertemuan tersebut fokus membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta pembenahan tata kelola sektor ekspor dan investasi.
Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta perwakilan dari BP Danantara, Doni Oskaria.
"Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI di bawah Danantara maupun tata kelola yang dibawa Kementerian ESDM," ujar Dasco dalam konferensi persnya usai pertemuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Selain pembenahan internal di sektor ESDM dan ekspor, Dasco menekankan bahwa pemerintah dan DPR tengah menggodok regulasi untuk menyederhanakan perizinan investasi.
Langkah ini diambil guna memotong birokrasi yang selama ini menghambat masuknya modal ke Indonesia.
"Kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan izin-izin investasi. Hal ini penting agar masyarakat khalayak umum, pelaku pasar, hingga investor mendapatkan kepastian dan kejelasan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco juga meminta Doni Oskaria dari Danantara untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme teknis tata kelola ekspor di bawah DSI.
Hal ini bertujuan agar para pelaku pasar dan investor memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan baru yang sedang disusun pemerintah.
Baca Juga: Gaji Tunjangan Menkeu dan Gubernur BI, Perbandingan Mana yang Lebih Besar?
Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan memberikan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Istimewa! Eks Jampidsus Febrie Ditahan Tanpa Rompi Pink dan Tangan Tak Diborgol
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi