Fahri Hamzah : Prabowo Fokus Putus Rantai Ketimpangan Kaya dan Miskin

Suara.com - akil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan pengurangan ketimpangan ekonomi sebagai agenda utama.

Fokus ini diarahkan untuk memutus jurang antara kelompok masyarakat paling kaya dan paling miskin di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahri sebagai respons atas kritik dan keresahan publik terkait kondisi ekonomi nasional.

Fahri menekankan, pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata.

“Yang kedua, setelah kita punya uang dan kita mesti mulai dari sekarang, kita harus memutus rantai ketimpangan antara yang paling kaya dan sangat kaya dengan yang paling miskin dan sangat miskin. Karena gini koefisien kita juga menunjukkan hal yang sama,” ujar Fahri, Jumat (12/6/2026).

Menurut Fahri, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah menutup kebocoran negara yang selama ini menggerus manfaat kekayaan nasional.

Fahri menyebut praktik korupsi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali sebagai penyebab utama ketimpangan.

“Pertama kita mengakhiri kebocoran korupsi dan perampokan sumber daya alam yang selama ini dibiarkan terjadi,” tegasnya.

Fahri menilai ketimpangan masih menjadi tantangan besar. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan dalam memperbaiki distribusi kesejahteraan.

Baca Juga: Ternyata Kita Salah, 19 Juta Lapangan Pekerjaan Itu untuk TNI dan Polisi

“Pertumbuhan ekonomi kita ini flat. Jumlah orang miskinnya itu nambah atau berkurang sedikit. Jumlah kelas menengahnya juga flat. Tapi jumlah orang kayanya itu luar biasa melompat dan itu menciptakan ketimpangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Riau Iskandar menilai pernyataan Fahri mencerminkan upaya pemerintah menjawab kegelisahan masyarakat terkait kesenjangan ekonomi.

Fahri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari pemerataan, bukan sekadar angka pertumbuhan.

“Yang disampaikan Bang Fahri menunjukkan bahwa pemerintah memahami persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan, maka akan muncul rasa tertinggal di sebagian kelompok masyarakat,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, kebijakan seperti pemberantasan kebocoran anggaran, penguatan hilirisasi, dan program berbasis masyarakat harus dilihat sebagai langkah memperluas manfaat pembangunan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

“Demokrasi memberi ruang bagi kritik dan aspirasi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah perlu terus menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar diarahkan untuk memperkecil kesenjangan dan memperkuat kelas menengah Indonesia,” pungkasnya.