WALHI Kritik Kenaikan Tarif Transjakarta, Krisis Udara Ibu Kota Bakal Makin Parah

Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta menilai wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjabodetabek bertentangan dengan upaya pengendalian pencemaran udara dan transformasi sistem transportasi perkotaan yang selama ini diklaim menjadi prioritas pemerintah.

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong perluasan layanan dan infrastruktur transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Namun, menurutnya, rencana kenaikan tarif justru berpotensi menghambat peralihan masyarakat menuju transportasi publik dan mendorong kembali penggunaan kendaraan pribadi.

“Selama ini pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik untuk menggeser pola mobilitas warga yang didominasi kendaraan pribadi. Namun kebijakan kenaikan tarif justru berpotensi menghambat tujuan tersebut,” ujar Aminullah dalam pernyataannya, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Jakarta masih menghadapi krisis kualitas udara yang serius.

Catatan WALHI Jakarta berdasarkan berbagai pemantauan kualitas udara, Jakarta secara konsisten berada dalam kategori udara tidak sehat pada sebagian besar hari sepanjang tahun.

Salah satu penyumbang utama pencemaran udara berasal dari sektor transportasi melalui emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan pribadi.

Dalam kondisi tersebut, peralihan moda transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi emisi sektor transportasi.

WALHI Jakarta juga menyoroti tingkat penggunaan transportasi publik yang masih relatif rendah. Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut cakupan layanan Transjakarta telah menjangkau sekitar 90 persen wilayah Jakarta, pengguna transportasi publik disebut baru mencapai sekitar 23,4 persen masyarakat Jakarta.

Baca Juga: Wali Kota Bekasi Telepon Langsung Pramono, Minta Subsidi Transjabodetabek Tak Dipangkas

Angka tersebut, menurut WALHI, menunjukkan tantangan utama transportasi publik saat ini masih berada pada upaya meningkatkan daya tarik layanan agar semakin banyak masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.

“Kenaikan tarif berpotensi menurunkan jumlah pengguna transportasi publik dan mendorong sebagian warga kembali menggunakan kendaraan pribadi. Jika hal itu terjadi, maka upaya pengendalian pencemaran udara akan semakin sulit dicapai, dan menjauhkan jakarta dari upaya pengendalian pencemaran udara,” kata Aminullah.

WALHI Jakarta pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan kebijakan yang mendorong keterjangkauan transportasi publik di tengah upaya mengatasi krisis kualitas udara yang masih berlangsung.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji rencana kenaikan tarif untuk layanan tertentu, seperti Transjabodetabek dan rute khusus Blok M - Bandara Soekarno-Hatta, yang diwacanakan naik menjadi Rp10.000 hingga Rp15.000.

Sementara itu, tarif Transjakarta reguler di dalam kota dipastikan belum naik dan tetap berlaku sebesar Rp3.500.