Jazilul Desak PDIP Tegas jadi Partai Oposisi atau Koalisi, Deddy Sitorus: Memangnya Dia Siapa?

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan sentilan keras terkait dinamika posisi partai politik terhadap pemerintahan, terutama untuk PDI Perjuangan (PDIP).

Ia meminta pihak-pihak yang tidak berada di barisan koalisi seperti PDIP untuk menunjukkan sikap yang tegas dan tidak bersikap "abu-abu".

Jazilul menekankan bahwa kejelasan posisi politik sangat penting agar program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden dapat berjalan tanpa gangguan.

Hal itu disampaikan Jazilul menyusul adanya tudingan dari aliansi BEM Bersatu soal dugaan intervensi di balik demo tolak MBG. Orang dekat PDIP yakni Andi Widjajanto disebut BEM Bersatu turut terlihat hadir di lokasi aksi.

"Saya harap (PDIP) mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden," ujar Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Jazilul, saat ini seluruh instrumen pemerintah tengah bergerak cepat menata dan menjalankan program agar mencapai target. Keberhasilan program-program tersebut, lanjutnya, sangat bergantung pada persatuan dan soliditas antar elemen politik.

"Kita tahu kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga tidak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," tegasnya.

Saat dikonfirmasi apakah pernyataan tersebut ditujukan khusus kepada PDI Perjuangan (PDIP), Jazilul tidak menampik dan meminta agar setiap partai menunjukkan sikap yang ksatria. Ia menilai sikap yang tidak jelas hanya akan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Selama ini kan kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini, menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi posisinya supaya gentle saja," pungkasnya.

Baca Juga: Lawan Politik Uang! PKB Bidik Ambang Batas hingga E-Voting di Revisi UU Pemilu