News / Nasional
Kamis, 18 Juni 2026 | 14:47 WIB
Deddy Sitorus (e media DPR)
Baca 10 detik
  • Deddy Sitorus meminta Jazilul Fawaid berhenti mencampuri urusan internal PDIP terkait sikap politik partai pada Kamis (18/6/2026).
  • Deddy menegaskan posisi PDIP saat ini berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kekuasaan untuk menjaga sistem demokrasi.
  • Jazilul Fawaid sebelumnya mendesak PDIP bersikap tegas agar tidak mengganggu jalannya program kerja pemerintahan Presiden di Jakarta.

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, bereaksi keras terhadap pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, yang menyentil posisi politik PDIP.

Deddy meminta Jazilul untuk fokus mengurusi internal partainya sendiri ketimbang mencampuri urusan rumah tangga partai lain.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," ujar Deddy saat dihubungi Suara.com, Kamis (18/6/2026).

Deddy menegaskan bahwa arah kebijakan dan posisi politik PDIP bukanlah konsumsi publik yang bisa didorong-dorong oleh pihak luar.

Menurutnya, segala keputusan strategis partai merupakan hasil dari mekanisme organisasi yang baku, yakni melalui Kongres, Rakernas, serta mandat prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" tegas Deddy.

Tak hanya itu, Deddy juga melontarkan kritik tajam terhadap pemahaman politik Jazilul.

Ia menyarankan agar Wakil Ketua Umum PKB tersebut memperdalam literasi mengenai perbedaan sistem pemerintahan, khususnya terkait terminologi "oposisi".

Deddy menjelaskan bahwa istilah oposisi secara formal hanya dikenal dalam sistem parlementer, di mana dua kubu partai dominan memiliki garis ideologi yang bertentangan secara diametral—seperti kutub ekonomi Milton Friedman (konservatif) melawan Keynesian.

Baca Juga: Lawan Politik Uang! PKB Bidik Ambang Batas hingga E-Voting di Revisi UU Pemilu

"Di Indonesia, kita menganut sistem presidensial di mana basis ideologinya seragam, yaitu Pancasila. Perbedaan kebijakan biasanya hanya bersifat derivatif. Fungsi 'oposisi' dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR," jelasnya.

Ia menyamakan sistem di Indonesia dengan Amerika Serikat yang tidak mengenal terminologi oposisi formal, berbeda dengan sistem murni parlementer seperti di Inggris yang memiliki "kabinet bayangan".

"Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak? Kalau paham, dia mestinya tidak ngomong begitu," tambah Deddy.

Lebih lanjut, Deddy memastikan bahwa masyarakat tidak perlu meragukan komitmen PDIP dalam menjaga demokrasi.

Ia menyatakan posisi partai berlambang banteng moncong putih tersebut sudah cukup jelas bagi mereka yang memahami tata negara.

"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas: berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan," pungkasnya.

Load More