Ketua DPR Iran ke AS: Jangan Minta Hal Berlebihan, Kami Tak Ragu Menghancurkan

Suara.com - Ketegangan baru membayangi rencana gencatan senjata permanen antara Iran dan Amerika Serikat yang ditargetkan rampung dalam waktu 60 hari ke depan. Ancaman militer yang dilontarkan Teheran berpotensi merusak stabilitas diplomasi awal yang baru saja disepakati kedua negara.

Langkah keras ini menjadi sinyal bahwa Iran tidak akan melonggarkan posisi tawar mereka di meja runding. Parlemen Iran menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan ekstrem jika Washington mencoba mengubah poin-poin kesepakatan secara sepihak.

Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, secara terbuka memperingatkan Gedung Putih agar tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan. Sikap defensif ini menunjukkan betapa rapuhnya rasa saling percaya di antara kedua belah pihak.

“Dalam hal niat buruk, pelanggaran kontrak, dan tuntutan berlebihan oleh pihak lawan, kami tidak ragu-ragu dalam memberikan tanggapan yang menghancurkan kepada musuh,” ujar Ghalibaf dalam sebuah unggahan di X.

“Mereka pernah ditampar sekali selama perang; jika mereka ingin menginjakkan kaki di jalur itu lagi, mereka akan menerima tamparan yang bahkan lebih keras,” tambahnya.

Ghalibaf menjelaskan bahwa tim delegasinya bergerak langsung di bawah instruksi ketat Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Seluruh klausul yang dinegosiasikan harus sepenuhnya menguntungkan posisi strategis Teheran tanpa ada kompromi tambahan.

Sebelumnya, Khamenei membenarkan bahwa dirinya telah memberikan restu hijau terhadap kesepakatan awal dengan pemerintahan Amerika Serikat. Namun, ia menilai Presiden AS Donald Trump bertindak di bawah tekanan besar saat merumuskan perjanjian tersebut.

Menurut Khamenei, segala bentuk sanksi dan tekanan ekonomi yang dikerahkan Trump merupakan wujud rasa putus asa Washington. Pihak Iran melihat situasi tersebut sebagai celah untuk menekan balik kubu Amerika Serikat.

Di kubu seberang, Pemimpin Mayoritas Senat AS, John Thune, menilai kesepakatan ini sebagai awal yang positif untuk meredam konflik. Meski demikian, ia mengakui bahwa jalan menuju kesepakatan final akan diwarnai oleh debat yang sangat sengit.

Baca Juga: Jelang Amerika vs Australia Piala Dunia 2026, Christian Pulisic Masih Berjuang Sembuh dari Cedera

“Ada banyak hal yang akan datang, dan ini … semacam menetapkan panggung, jika Anda mau, untuk sebuah negosiasi. Mudah-mudahan, pada akhirnya ini mengarah pada akhir dari program nuklir Iran,” kata Thune kepada CNN setelah menerima pengarahan dari Gedung Putih.

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran terkait aliran dana segar atau insentif finansial untuk Iran, Thune memberikan penjelasan terukur. Ia memastikan tidak ada bantuan cuma-cuma yang diberikan kepada Teheran tanpa kompensasi nyata.

“Saya pikir semua insentif finansial tersebut, mungkin dengan pengecualian tarif pada blokade, semuanya akan bergantung atau bersyarat pada hal-hal yang terjadi kemudian yang harus dilakukan oleh orang-orang Iran,” jawab Thune.

“Jadi saya pikir ini adalah – seperti yang saya katakan, saya melihat ini sebagai langkah pertama dalam apa yang mungkin akan menjadi percakapan yang agak panjang dan terus menjadi percakapan yang penuh perdebatan tentang seperti apa kesepakatan finalnya, tetapi saya pikir ini adalah, jelas ini adalah langkah ke arah yang benar, ini membuka selat dan membuat jalur pelayaran terbuka, dan saya pikir itu adalah hasil yang bagus, hasil yang bagus untuk ekonomi,” lanjutnya.

Konteks ketegangan ini berakar dari upaya global untuk menghentikan ambisi senjata nuklir Iran yang telah berlangsung bertahun-tahun. Hubungan kedua negara sempat memburuk akibat sanksi ekonomi berlapis dan blokade maritim di jalur perdagangan internasional.

Kesepakatan awal ini setidaknya berhasil meredakan situasi darurat dengan membuka kembali akses transportasi laut di selat strategis. Masa depan perdamaian kini sepenuhnya bergantung pada konsistensi kedua negara dalam mematuhi komitmen selama 60 hari ke depan.