- Pemerintah Indonesia, Swiss, dan UNDP memperluas program pengelolaan lanskap berkelanjutan di lima provinsi hingga tahun 2029 mendatang.
- Program ini menargetkan konservasi jutaan hektare hutan serta peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan tata kelola komoditas sawit.
- Pemerintah mempercepat transformasi digital sistem sertifikasi ISPO untuk meningkatkan transparansi produk sawit di pasar global secara berkelanjutan.
Suara.com - Upaya konservasi kawasan hutan dan perkebunan di Indonesia memasuki babak baru yang lebih luas. Melalui kolaborasi internasional bersama Pemerintah Swiss dan Program Pembangunan PBB (UNDP), program pengelolaan lanskap berkelanjutan kini ditargetkan mampu mengonservasi jutaan hektare kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lima provinsi kunci.
Lima wilayah yang menjadi fokus utama dalam implementasi program ini meliputi Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Langkah strategis ini merupakan kelanjutan dari Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) yang resmi diperpanjang dan diperluas hingga tahun 2029.
Aretha Aprilia, Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, mengungkapkan bahwa pada tahap awal saja, program ini telah mencatat capaian signifikan dengan mengonservasi kawasan seluas sekitar 1,79 juta hektare. Selain itu, program ini juga berhasil menggalang kemitraan dengan sektor swasta senilai sekitar 6,8 juta dolar AS.
Pada perluasan kali ini, Aretha menegaskan fokus tidak lagi hanya pada proyek percontohan skala kecil, melainkan pada dampak sistemik yang lebih besar melalui penguatan kelembagaan dan keterlibatan sektor swasta yang lebih masif.
“Yang penting sekarang bukan hanya pilot project, tapi bagaimana praktik baik ini benar-benar masuk ke sistem pemerintah,” ujar Aretha.
Dorong Kesejahteraan Petani dan Transparansi Sawit di Pasar Global
Selain perlindungan lingkungan, tujuan akhir dari program lintas negara ini adalah memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di tingkat tapak, khususnya para petani sawit. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat tata kelola komoditas berkelanjutan melalui sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat transformasi digital pada sistem ISPO. Integrasi data sertifikasi dan perdagangan ini dilakukan agar rantai pasok komoditas Indonesia menjadi lebih transparan dan mudah dilacak oleh pasar global.
“Dengan sistem ini, kita ingin meningkatkan kepercayaan dunia terhadap produk sawit Indonesia yang berkelanjutan,” kata Dida.
Baca Juga: TelkomGroup Perkuat Transformasi Bisnis dan Implementasi ESG untuk Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan
Ia menambahkan, program pengelolaan lanskap ini telah diselaraskan dengan prioritas nasional, termasuk mendorong transisi energi hijau melalui penguatan program biodiesel yang berbasis pada produksi sawit berkelanjutan.Target utamanya adalah memastikan praktik hijau ini menjadi bagian integral dari sistem pemerintah pusat maupun daerah.
Dukungan Penuh Kemitraan Internasional
Dampak nyata di lapangan ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari mitra internasional. Y.M. Olivier Zehnder, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, menegaskan bahwa hasil positif pada fase awal dalam pengelolaan perkebunan dan peningkatan kondisi masyarakat menjadi alasan kuat bagi pihaknya untuk memperpanjang komitmen ini.
“Kami melihat langsung di lapangan bagaimana program ini berjalan. Tujuannya bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas produksi,” ungkap Olivier.
Swiss berharap, penguatan sistem dan kemitraan hingga tahun 2029 ini dapat membuat program pengelolaan kawasan di Indonesia menjadi mandiri di masa depan, tanpa ketergantungan penuh pada pendanaan eksternal.
Sementara itu, pihak UNDP Indonesia kembali mengingatkan bahwa kunci keberhasilan dari target konservasi dan kesejahteraan ini berada pada sinergi multipihak.
“Pembangunan berkelanjutan hanya bisa berhasil jika masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta bekerja bersama,” paparnya.
Melalui perluasan dampak di lima provinsi ini, para mitra optimistis kolaborasi jangka panjang tersebut akan membuka peluang pasar baru yang menguntungkan lingkungan sekaligus memutar roda ekonomi daerah.
“Jika kita bekerja bersama, semua pihak akan mendapatkan manfaat. Petani lebih sejahtera, produksi lebih baik, dan pasar baru terbuka,” tutup Olivier Zehnder.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Usut Aliran Uang Pemerasan! KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim 40 Hari
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Duka Masyarakat Adat di DPR: Tanah Warisan Leluhur Hilang, Anak Buta Huruf karena HGU
-
Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!
-
Nama Dedi Congor Muncul di Sidang, KPK Telusuri Aliran Dana Rp30 Miliar dari Bos Blueray Cargo