News / Nasional
Jum'at, 26 Juni 2026 | 14:38 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. [Suara.com/Novian]
Baca 10 detik
  • Tiga peserta program SPPI meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran di lokasi berbeda selama Juni 2026.
  • Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan kondisi kesehatan para peserta pelatihan.
  • Anggota DPR TB Hasanuddin mendesak peninjauan ulang desain pelatihan, sistem skrining kesehatan, serta intensitas beban fisik peserta.

Korban terbaru merupakan calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebelumnya, dua peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan di lokasi yang berbeda.

Berdasarkan data yang dihimpun, ketiga peserta yang meninggal dunia adalah Anisa Muyassaroh (Balikpapan) yang diduga mengalami heat stroke dan henti jantung; Yonanda Muhammad Taugiq (Baturaja) akibat cardiac arrest (henti jantung); serta Novia Rahmadhani Sihotang (Jakarta) yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis akibat gangguan kesehatan terkait tuberkulosis (TBC).

Ia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan, terutama mengenai relevansi beban fisik dengan tujuan program.

"Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan. Adapun pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, unsur militer dalam pelatihan bagi calon pengelola koperasi seharusnya hanya bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan dan kekompakan, bukan latihan fisik yang berat.

Ia menyarankan kegiatan seperti baris-berbaris (PBB), santiaji, apel tepat waktu, dan senam pagi sudah cukup untuk membentuk karakter tanpa membahayakan nyawa.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya akurasi dalam proses pemeriksaan kesehatan sebelum peserta diizinkan mengikuti aktivitas fisik.

“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan ketat oleh tim dokter. Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, maka ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal,” tegasnya.

Lebih lanjut, TB meminta pihak penyelenggara segera meninjau ulang mekanisme seleksi, intensitas latihan, serta pengawasan medis di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Baca Juga: Jokowi Disebut Bawa Misi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Apa Kata Istana?

Load More